Suarakampus.com- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatra Barat (BEM SB) lakukan aksi evaluasi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi-Audy, karena dinilai belum tepati janji kampanye. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar).
Aksi tersebut dihadiri oleh setiap aliansi kampus di Sumbar seperti BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Andalas (Unand), BEM KM Universitas Negeri Padang, BEM Universitas Dharma Andalas (Unidha), dan kampus lainnya, dengan titik kumpul di kampus pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang.
Koordinator Pusat BEM SB, Imam Wahyudi mengatakan massa aksi layangkan beberapa tuntutan di antaranya persoalan pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, ekonomi, serta Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). “Massa aksi prioritaskan isu pada sektor pendidikan, pertanian dan agraria yang menjadi polemik saat ini,” katanya, Kamis (24/02).
Lanjutnya, permasalahan pendidikan berawal dari meniadakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian dialihkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hal itu dianggap belum sesuai target. “Masih ada kegagalan dari pemerintah mengenai ini seperti kurangnya sosialisasi dan pembekalan tes PPPK,” ucapnya ketika aksi berlangsung.
Kata dia, penerimaan PPPK alami peningkatan dari seleksi awal 99 orang, sedangkan pada tahap kedua mencapai 300 guru yang diterima. “Namun hal ini masih jauh dari harapan, seharusnya ada 3.000 guru PPPK yang dihasilkan Sumbar,” ujar Presiden BEM KM UNP itu.
Imam menjelaskan, hal ini juga terjadi pada sektor pertanian, di mana tidak adanya legalitas tanah adat yang dapat dipertahankan oleh petani. “Tidak ada legalitas kuat, sehingga banyak petani kehilangan tanah dan beralih jadi buruh tani,” jelasnya. (ndn)
Wartawan: Redaksi
