Suarakampus.com- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM SB) mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memfasilitasi rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama gubernur, wakil gubernur, dan masyarakat satu minggu setelah aksi di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (24/9).
Desakan disampaikan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Baiturrahmah (Unbrah) Nova Rahmadani. Aliansi BEM Sumbar menilai aspirasi yang telah disampaikan dalam beberapa aksi sebelumnya tidak didengar langsung oleh Pemprov Sumbar.
“Beberapa kali membawa isu dan kajian, tidak pernah kami didengarkan langsung,” ujar Nova.
Nova meminta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menemui massa memfasilitasi pertemuan bersama gubernur dan wakil gubernur secara umum, transparan, serta melibatkan masyarakat dan media.
“Harus ada RDPU. Rapat dengar pendapat umum,” ujarnya.
Nova juga meminta pernyataan resmi dari perwakilan OPD mengenai kesanggupan memfasilitasi pertemuan. Ia meminta komitmen pemerintah tidak berhenti pada penyampaian aspirasi tanpa tindak lanjut.
Nova menegaskan, batas waktu pelaksanaan RDPU paling lambat satu minggu setelah aksi.
“Nanti Aliansi BEM SB akan menyurati,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan, perwakilan OPD, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sumbar, Yozarwardi Usama Putra menyatakan, bertanggung jawab menyampaikan aspirasi Aliansi BEM SB kepada Gubernur Sumbar.
“Tentu tanggung jawab kami, karena kami ditugaskan untuk menemui massa dan juga menyampaikan ke Gubernur,” ujarnya.
Kata dia, jadwal pertemuan akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan gubernur. Yozarwardi juga meminta Aliansi BEM SB meninggalkan contact person untuk melanjutkan komunikasi mengenai rencana pertemuan.
“Silakan tinggalkan contact person,” katanya.
Aksi berakhir dengan kesanggupan perwakilan OPD menindaklanjuti permintaan RDPU paling lambat satu minggu setelah aksi melalui komunikasi dengan Gubernur Sumbar. (Rar)
Wartawan : Irfan Abib
