Oleh : Abdullah Khusairi
Pembina LPM Suara Kampus
Salah satu pelajaran komunikasi politik yang menarik dari Gibran Rakabuming Raka adalah tegar membunuh rasa bersalah. Mungkin itu modal menjadi politisi ulung nantinya. Pada pidato dan surat pengunduran dirinya, kalimat dibangun begitu elegan, manis, dan santun, sekalipun meninggalkan banyak pertanyaan. Bahasa yang disampaikan terdengar sederhana, mudah dipahami, bahkan terkesan tulus. Padahal? Ketika dibaca lebih teliti, ada sesuatu yang terasa ganjil. Persoalan besar seperti memperoleh jawaban yang sangat kecil. Setelah jabatan lepas, demi kepentingan negara diutarakan, ucapan terima kasih disampaikan. Selesai. Lalu ada yang mengganjal, ada perkara yang perlu dijelaskan lebih jauh.
Surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menjadi bahan pelajaran dalam kelas Komunikasi Politik. Ada satu ungkapan yang patut diperhatikan; keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, negara dan masyarakat Indonesia disebut perlu dijaga melebihi dirinya sendiri. Apa benar? Kalimat itu sangat manis, mungkin serasa mocha cofee. Diksinya teratur. Susunannya meyakinkan. Siapa yang akan menolak alasan demi negara dan bangsa? Bukankah kepentingan negara memang harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi? Lha, di sinilah persoalannya. Bahasa yang terdengar luhur dapat menyisakan pertanyaan ketika tidak disertai penjelasan mengenai perkara yang sedang dihadapi.
Mengapa harus mundur? Apa yang sesungguhnya sedang diselesaikan? Bagaimana dengan kontroversi persyaratan pendidikan yang telah masuk ke ranah peradilan? Mengapa surat itu begitu lancar berbicara tentang kepentingan negara, tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai persoalan yang membuat legitimasi politiknya dipertanyakan?
Ada pelajaran tentang rasa tak bersalah dalam komunikasi politik semacam ini. Tentu, kita tidak sedang mengukur perasaan pribadi Gibran. Kita sedang membaca sebuah bahasa publik yang tidak memperlihatkan pengakuan atas persoalan yang diperdebatkan masyarakat. Ada jarak antara keputusan meninggalkan jabatan dan kesediaan menjelaskan persoalan yang menyertainya. Sekalipun pada kesempatan tertentu, ia menyangkal dan akan membuktikan segala tuduhan terhadap dirinya. “Fight!” katanya, dengan wajah yang sedikit kurang meyakinkan.
Gibran merupakan anak muda yang memperoleh tempat istimewa dalam sejarah politik Indonesia. Datang ke panggung kekuasaan melalui jalur yang sangat kontroversial. Proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden berlangsung setelah perubahan persyaratan usia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Peristiwa itu meninggalkan perdebatan panjang mengenai etika kekuasaan, konflik kepentingan, dan oligarki.
Sejak awal, persoalan meritokrasi sudah menjadi perhatian. Pengalaman politik, kapasitas sosial, dan proses pembentukan kepemimpinan semestinya memperoleh ruang yang layak dalam demokrasi. Namun, Gibran melaju melalui konfigurasi politik yang memberinya akses istimewa. Proses itu terasa prematur, seperti kelahiran politik yang sungsang. Jabatan besar datang lebih cepat daripada proses pembuktian kapasitas yang seharusnya menyertainya.
Dua tahun perjalanan politik nasional kemudian memperlihatkan betapa rumitnya persoalan legitimasi tersebut. Kontroversi pendidikan yang semula berkembang menjadi perdebatan publik akhirnya memasuki wilayah hukum. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran dan menyatakan dokumen administrasi yang menjadi objek sengketa tidak sah serta batal demi hukum. Putusan itu menjadi fakta hukum yang harus dibaca sesuai ruang lingkup perkara.
Lalu Gibran memilih mengundurkan diri. Suratnya menggunakan bahasa yang tertib dan penuh kesantunan. Tidak ada penjelasan spesifik mengenai alasan pengunduran diri. Surat itu tidak mencantumkan alasan khusus. Publik kemudian berhadapan dengan sebuah keputusan besar yang disampaikan melalui kalimat-kalimat pendek, tetapi meninggalkan persoalan panjang. Pada pidato yang disiarkan beberapa jam setelah mengundurkan diri pun tampak datar, memang kita jarang melihat Gibran tersenyum lepas. Dia seperti bukan dirinya. Dia seakan-akan property politik di dalam sebuah tayangan. Wajahnya memberi sinyal menimbun banyak hal. Misteri.
Komunikasi politik, bagaimanapun tetap membutuhkan kejujuran mempunyai kedudukan penting. Lebih penting lagi, rona wajah yang tidak kosong, tatapan wajah yang berbinar, mengerti dan optimis. Itu tak ada. Hal yang paling berkesan adalah, ketika kampanye tampak benar hebat dalam gimmick lemah dalam narasi dan dialektika. Ada kesan kurang ajar kepada kandidat lain dengan tingkah polahnya yang filmis untuk video-video pendek.
Seseorang yang berbicara di ruang publik memikul tanggung jawab atas kebenaran pesan, keterbukaan informasi, dan kesediaan menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Komunikasi yang santun belum tentu memenuhi seluruh tuntutan etika tersebut. Kesantunan merupakan cara menyampaikan pesan, sedangkan kejujuran menyangkut isi dan pertanggungjawabannya.
Mari belajar dengan William L. Benoit (1995). Katanya, ketika reputasi menghadapi krisis, seseorang dapat memilih strategi penyangkalan, pengurangan tanggung jawab, atau penataan kembali citra. Bahasa menjadi alat untuk mengelola persepsi. Robert Entman (1993) mengingatkan, framing menentukan bagian realitas yang ditonjolkan dan bagian yang memperoleh perhatian lebih kecil. Karena itu, ungkapan demi negara dan bangsa mempunyai kekuatan moral yang besar. Akan tetapi, ketika ungkapan itu tanpa penjelasan memadai mengenai persoalan yang sedang dipertanyakan, publik perlu memeriksa apa yang sebenarnya sedang dibingkai. Apakah kepentingan negara sedang dijelaskan, atau sedang digunakan sebagai alasan untuk menutup percakapan yang lebih sulit? Di sini perlu lebih kreatif lagi dalam memilih diksi penyangkalan dan bagian realitas yang ditonjolkan agar tak tampak kesan ada yang dikuburkan.
Keadaan ini mengingatkan kita pada komunikasi politik sang ayah Gibran, Joko Widodo. Selama berkuasa, Jokowi memperlihatkan kemampuan mengemas pesan sederhana, membangun kedekatan simbolik, dan mengelola persepsi publik. Bahasa yang mudah diterima menjadi salah satu kekuatan komunikasi politiknya. Kini, Gibran menghadapi ujian yang berbeda. Harus menjelaskan dirinya di tengah persoalan legitimasi yang menyangkut proses pencalonan dan dokumen administrasi pendidikan. Kemiripan pola komunikasi keduanya layak menjadi bahan kajian, terutama mengenai hubungan antara personalisasi kekuasaan, pengelolaan citra, dan akuntabilitas.
Kita perlu belajar dari peristiwa ini. Jangan mudah terpukau oleh bahasa yang terdengar mulia. Jangan pula menganggap kesantunan kalimat sebagai bukti, seluruh persoalan telah selesai. Politik memerlukan keberanian menjelaskan sesuatu sampai ke akar persoalan. Menjadi pejabat publik perlu memahami, jabatan merupakan amanah yang membawa konsekuensi etis dan konstitusional.
Hal yang lebih mendasar untuk direnungkan. Jalan pintas dalam politik sering tampak pantas ketika dibungkus dengan prosedur, dukungan elite, dan bahasa yang meyakinkan. Sedangkan waktu mempunyai cara sendiri untuk membuka kembali persoalan yang pernah dianggap selesai. Kebenaran dapat tertunda, diperdebatkan, bahkan berhadapan dengan kekuatan yang berusaha membatasinya. Tetapi, setiap keputusan tetap meninggalkan jejak yang dapat diperiksa. Satu lagi, sekalipun lolos dari jebakan hukum tetapi moral sesungguhnya jauh lebih kejam. Ini penting bagi mahasiswa! Apapun itu, jangan melewati jalan pintas yang dianggap pantas.
Kita belajar membaca komunikasi kekuasaan. Perhatikan pilihan katanya. Periksa dokumennya. Baca putusan pengadilannya. Cocokkan pernyataan dengan kenyataan. Jangan biarkan bahasa yang manis menggantikan kebutuhan akan penjelasan yang jujur. Jangan pernah melalui jalan pintas yang tampak pantas. Periksalah kebenaran di baliknya, sampai ke detail yang paling kecil dan relevan. Sebab, dalam politik, yang tampak selesai belum tentu telah dipertanggungjawabkan. Terakhir, agaknya hal yang paling adil bagi rakyat dari segala resiko yang harus diterima pemilik dari rasa tidak bersalah itu adalah dimakzulkan. Sekalipun telah mengajukan pengunduran diri.
Materi Diskusi Kelas Komunikasi Politik
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
FDIK UIN Imam Bonjol Padang
