Oleh : Hanum Putri Yuliana
(Mahasiswa Jurusan Hukum Tata negara )
Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh politik Islam terkemuka di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran politik nasional. Sebagai seorang ulama, negarawan, dan mantan Perdana Menteri Indonesia, Natsir dikenal karena gagasannya yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kehidupan bernegara secara demokratis. Menurut Natsir, Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, politik harus dijalankan berdasarkan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab.
Demokrasi berasal dari Bahasa yunani, yaitu dari kata demos “rakyat” dan cratein atau cratos “kekuasaan”. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kekuaraan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Bung Hatta pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan. Kerakyatan sama dengan kedaulatan rakyat. Kerakyatan bangsa indonesia disamping memuat bidang politik, juga memuat bidang sosial dan ekonomi. Hal ini didasarkan pada filosofi hidup bangsa indonesia yang didasarkan atas “rasa kebersamaan” atau kolektivitas.
Demokrasi menurut Natsir lebih dekat dengan prinsip-prinsip Islam tentang syura (musyawarah). Natsir tidak menolak kemungkinan diterapkannya system pemerintahan Barat (demokrasi modern), sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dengan demikian, natsir dapat menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tesebut. Namun Natsir menolak semangat demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat. Karna itu, Natsir memandang pengambilan keputusan dalam syura harus mengacu pada prinsip-prinsip etik keagamaan. Dengan demikian, Natsir berusaha mendamaikan Teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Menurut Natsir, Islam menganut paham Theistic Democracy, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Adapun prinsip dasar konsep demokrasi Muhammad Natsir ialah (1) Tauhid,(2) kepatuhan kepada hukum,(3) toleransi, (4) demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah, geografis, ras, warna kulit dan bahasa, (5) ijtihad, (6) melindungi kelompok minoritas, dan (7) syura (musyawarah).
Pandangan Muhammad Natsir Tentang Demokrasi
Demokrasi memang secara luas diterima dikalangan umat Islam Indonesia. Penerimaan ini merupakan resultan dari geraka modernisme Islam yang berkembang dikalangan umat Islam pada umumnya yang menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Demokrasi dinilai sebagai sistem yang dipraktikkan pada masa awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat Khulafa Al-Rasyidin yakni Abu Bakar Al- Sihiddiq r.a, Umar Bin Khatab r.a, Ustman Bin Affan r.a, Ali Bin Abi Thalib r.a. setelah berakhirnya masa Khulafa Al- Rasyidin, demokrasi mengalami kemunduran dikalangan umat Islam bersamaan dengan ekspansi politik Islam dan munculnya sistem kekhalifahan yang mengembalikan tradisi depotisme monarki pra Islam.
Namun demikian, sama halnya dengan pemikiran kebangsaan, pemikiran Islam pun tidak menerima gagasan demokrasi secara keseluruhan, tetapi mengembangkan suatu gagasan mengenai demokrasi berdasarkan ajaran Islam. Dalam posisi ini, pada dasarnya kalangan Islam berada pada sikap yang parallel dengan kaum kebangsaan yang sangat anti-Barat yang sama-sama mengembangkan gagasan demokrasi yang bersifat partikular.
Secara normatif, Islam pun mengajarkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang bermakna mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, serta mencegah kemungkaran. Atas prinsip ini sesungguhnya Islam selalu menjunjung tinggi etika politik demi mencapai kebenaran dan kebaikan berasama. Aspek keadilan dan kejujuran pun merupakan syarat yang mesti dipenuhi dalam segala hal, termasuk di dalam konteks kehidupan berpolitik.
Relevansi Pemikiran Politik Mohammad Natsir Dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia Masa Kini
Di tengah perkembangan demokrasi Indonesia saat ini, pemikiran politik Mohammad Natsir masih memiliki relevansi yang kuat. Berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik identitas, dan rendahnya etika politik menunjukkan pentingnya nilai-nilai yang pernah diperjuangkan oleh Natsir. Contohnya itu seperti :
- Rendahnya Etika Politik: Etika politik adalah sikap jujur, adil, dan menghormati orang lain dalam kegiatan politik. Saat ini, sering ditemukan perilaku saling menghina, menjatuhkan lawan politik, atau menyebarkan fitnah demi memenangkan suatu kelompok. Contoh nya adalah Data Bawaslu Selama tahapan Pemilu 2024, Bawaslu menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran pemilu. Berbagai pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran administrasi, pidana pemilu, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Kaitan dengan pemikiran Natsir Mohammad Natsir menekankan bahwa politik harus dijalankan berdasarkan moral dan akhlak. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan sikap saling menghormati.
- Penyebaran Hoaks (Berita Bohong): Perkembangan media sosial membuat informasi dapat tersebar dengan cepat. Namun, tidak semua informasi yang beredar benar. Contohnya adalah menjelang pemilu, beredar pesan di media sosial yang menyebutkan seorang calon melakukan tindakan tertentu, padahal informasi tersebut belum terbukti kebenarannya. Banyak orang langsung membagikannya tanpa melakukan pengecekan. Natsir mengajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Mahasiswa harus bersikap kritis, memeriksa kebenaran informasi, dan tidak ikut menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya.
- Politik Uang: Politik uang adalah upaya mempengaruhi pilihan seseorang dengan memberikan uang atau hadiah. Contohnya yaitu Dalam pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan organisasi tertentu, ada pihak yang memberikan uang, sembako, atau hadiah agar masyarakat memilih calon tertentu Menurut Natsir, jabatan adalah amanah, bukan sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak jujur. Politik uang merusak prinsip keadilan dan integritas dalam demokrasi.
- Polarisasi Masyarakat: Polarisasi terjadi ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan karena perbedaan pandangan politik. Contohnya adalah setelah pemilu, hubungan pertemanan atau bahkan hubungan keluarga menjadi renggang karena masing-masing mendukung calon yang berbeda dan sulit menerima perbedaan pendapat. Natsir sangat menjunjung persatuan bangsa. Perbedaan pilihan politik seharusnya tidak merusak persaudaraan dan persatuan masyarakat.
Salah satu pemikiran utama Mohammad Natsir adalah bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan agama. Natsir tidak menolak demokrasi, tetapi ia berpendapat bahwa kebebasan dalam demokrasi harus dibatasi oleh norma-norma yang menjunjung kebenaran dan keadilan. Menurutnya, demokrasi yang hanya mengandalkan suara mayoritas tanpa memperhatikan nilai moral dapat menimbulkan ketidakadilan.Pemikiran ini masih sangat relevan dalam kehidupan demokrasi Indonesia saat ini.
Demokrasi sering kali dipahami hanya sebagai proses pemilihan umum dan perebutan kekuasaan, sementara aspek moral sering diabaikan. Akibatnya, praktik politik uang, korupsi, dan penyebaran informasi palsu masih banyak terjadi. Gagasan Natsir mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan masyarakat yang memiliki kesadaran moral.
Selain itu, Natsir juga menekankan pentingnya persatuan bangsa. Hal ini terlihat dari perannya dalam mengajukan Mosi Integral pada tahun 1950 yang berhasil menyatukan kembali Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Baginya, persatuan merupakan syarat utama bagi terwujudnya negara yang kuat dan sejahtera.
Dalam konteks Indonesia saat ini, semangat persatuan yang diajarkan Natsir sangat diperlukan. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pilihan politik sering kali menimbulkan konflik di masyarakat. Pemikiran Natsir mengajarkan bahwa perbedaan seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan menjadi sumber perpecahan.
Natsir juga menekankan pentingnya pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Kekuasaan menurutnya bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus digunakan untuk melayani rakyat. Pandangan ini menjadi kritik yang relevan terhadap berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang masih terjadi di Indonesia.
Menurut saya, mahasiswa harus menjadikan nilai-nilai yang diajarkan Natsir sebagai pedoman dalam berorganisasi, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sikap kritis harus diimbangi dengan etika, kebebasan harus disertai tanggung jawab, dan perbedaan pendapat harus disikapi dengan toleransi.
Jika nilai-nilai tersebut diterapkan oleh mahasiswa, maka kampus dapat menjadi tempat lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Dengan demikian, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan demokrasi Indonesia yang lebih sehat, adil, dan bermartabat
Di era modern yang penuh tantangan, masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab moral. Selain itu, semangat persatuan yang diwariskan Natsir harus terus dijaga agar perbedaan yang ada tidak menjadi penyebab perpecahan bangsa.
Pemikiran politik Mohammad Natsir memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan demokrasi Indonesia masa kini. Gagasannya tentang demokrasi yang berlandaskan moral, pentingnya persatuan bangsa, dan kepemimpinan yang amanah masih sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan politik saat ini. Oleh karena itu, nilai-nilai yang diperjuangkan Mohammad Natsir perlu dipahami dan diterapkan agar demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi lebih berkualitas, adil, dan bermartabat.
