Suarakampus.com– Masyarakat sipil Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumbar untuk memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Aksi tersebut bertujuan mendesak pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lemah dan belum menuntaskan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, Kamis (26/06).
Koordinator aksi, Muhammad Syarif menyampaikan, demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan kekerasan oleh aparat. “Kami protes atas kematian Afif Maulana, kriminalisasi petani di Nagari Kapa, dan tindakan represif saat aksi di Polda Sumbar,” ujarnya.
Muhammad Syarif menegaskan bahwa aksi ini ditujukan langsung kepada DPRD Sumbar, khususnya Komisi I. “Komisi I memiliki tanggung jawab mengawasi penegakan hukum,” katanya.
Ia menjelaskan, meski tidak dihadiri langsung oleh Komisi I DPRD Sumbar, massa aksi telah menyerahkan surat tuntutan secara resmi. “Kami kecewa karena tidak ada satu pun perwakilan Komisi I menemui kami,” jelasnya.
Koordinator menambahkan bahwa surat tersebut telah diterima dan diberi tanda terima oleh bagian aspirasi DPRD. “Kami pastikan surat kami sudah diterima DPRD,” ucapnya.
Muhammad Syarif menyampaikan bahwa aksi ini juga menyoroti praktik penyiksaan oleh aparat, seperti tindakan Polri dan Satpol PP dalam penggusuran pedagang kaki lima di kawasan Permindo. “Ada kekerasan saat penertiban, itu bentuk pelanggaran hak warga,” tegasnya.
Ia menilai bahwa fakta-fakta tersebut menjadi bukti nyata terjadinya pelanggaran hak sipil yang sistemik. “Kami temukan penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, hingga kelalaian hukum yang harus ditindak,” tambahnya.
Muhammad Syarif menuntut DPRD bertanggung jawab secara moral dan politik untuk mengawasi lembaga penegak hukum. “DPRD jangan diam terhadap kekerasan aparat,” tegasnya.
Koordinator aksi juga menyebut bahwa pihaknya akan menyampaikan manifesto kepada Kepolisian Daerah Sumbar saat peringatan Hari Bhayangkara. “Kami akan sampaikan surat kritik kepada kepolisian dalam momentum Hari Bhayangkara,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa aksi akan terus berlanjut apabila dalam waktu satu minggu tidak ada tanggapan dari DPRD atau institusi terkait. “Kalau tidak ada respons, kami akan turun lagi,” ujarnya.
Muhammad Syarif menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti di satu aksi saja. “Kami akan terus bergerak sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tutupnya. (ver)
Wartawan: Zahra Mustika
