Suarakampus.com- Menjawab paradigma yang muncul akibat wacana penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, Public Virtue Research Institute, Ainun Dwiyanti membahas soal polemik DOB Papua. Menanggapi hal itu, perwakilan dari Public Virtue mengatakan proses pembentukan DOB Papua merupakan bentuk ketidakadilan terhadap transparansi suara rakyat Papua dalam pemekaran wilayahnya.
Ainun Dwiyanti menyampaikan, terpilihnya kepala daerah baru dapat memperkuat potensi masyarakat Papua mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam membuat kebijakan. “Saat ini, masyarakat dapat mendorong pemerintah dalam transparansi kebijakan mengingat keputusan tersebut harus berbasis penelitian dan mesti sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ainun menuturkan minimnya aspirasi dan keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan. Katanya, hal tersebut telah terjadi sejak tiga tahun lalu. “Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini, banyak sekali kebijakan yang keluar secara terburu-buru karena minimnya aspirasi rakyat yang menjadi konsiderasi pengambilan kebijakan,” ujar Ainun saat menyampaikan materi di ruang zoom.
Katanya, memberikan contoh-contoh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai sangat tergesa-gesa untuk ditetapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Adapun bentuk RUU tersebut seperti RUU KPK yang disahkan hanya dalam waktu dua minggu, RUU IKN yang disahkan selama satu bulan serta RUU Cipta Kerja yang dinilai sangat merugikan para buruh.
“RUU KPK saat itu dapat penolakan dari penggiat anti korupsi dan RUU soal IKN menerima penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat adat serta RUU Cipta Kerja yang sangat merugikan buruh dan pekerja lain,” terangnya.
Selain itu, Ainun mengatakan rakyat Papua secara keras menolak adanya DOB dan pemekaran wilayah Provinsi Papua. Ia menyebut, penolakan yang dilakukan masyarakat Papua tidak digubris dengan baik bahkan cenderung bertindak secara represif kepada rakyat.
“Saat terjadi penolakan, pemerintah lebih bersikap defensif ketimbang berlaku akomodatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, suara rakyat tidak digubris bahkan aparat sempat melakukan kekerasan dan penangkapan pada demonstran,” ungkapnya.
Ainun mengatakan rakyat Papua sebagian besarnya sangat menolak wacana DOB tersebut. Katanya, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai institusi mandat penerima keputusan juga menyampaikan ekspektasi masyarakat Papua yang banyak menolak canangan DOB dari pemerintah tersebut.
“Dalam pengamatan kami, sudah jelas banyak masyarakat yang menolak DOB, dan MRP secara tegas sebagai lembaga yang menerima keputusan juga menyampaikan hal yang sama,” ucapnya.
Ainun turut menyayangkan klaim pemerintah yang menyebut 82% rakyat Papua setuju dengan adanya DOB. Menurutnya, pemerintah hanya merujuk pada segelintir pejabat Papua saja dan tidak menganalisis lembaga aspirasi rakyat lewat survei yang dilakukan oleh MRP.
“Kami sangat kecewa dengan pemerintah yang memandang persetujuan rakyat Papua terhadap DOB, padahal sudah jelas bahwa Majelis Rakyat Papua telah memperlihatkan hasil seluruh aspirasi masyarakat Papua yang banyak menolak DOB,” tegasnya.
Kemudian, Ainun berharap agar pemerintah lebih mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat Papua lebih jelas lagi. Selain itu, ia menegaskan kepada pemerintah untuk lebih memprioritaskan kepentingan rakyat Papua terhadap wacana DOB yang dilakukan saat ini.
“Kami mengharapkan pada pemerintah untuk lebih melihat dan mendengarkan dari sudut pandang rakyat Papua bukan malah berpatokan pada elit politik dengan motif kepentingan pribadi,” tutupnya. (hry)
Wartawan: Rolla Purnama Sari (Mg), Zaitun Ul Husna (Mg)
