Suarakampus.com- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 bertepatan dengan peringatan 44 tahun LBH Padang dengan mengangkat tema Genosida Kekerasan Negara atas HAM, Demokrasi, dan Ruang Hidup di Sumatera Barat, Senin (20/01).
Catatan ini merupakan hasil pendokumentasian kerja bantuan hukum sepanjang November 2024 hingga Oktober 2025 yang mencatat tren kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat yang kian menyempit.
Kepala Divisi Advokasi LBH Padang, Adrizal menegaskan, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi demokrasi di daerah dengan pola represi yang terus berulang mulai dari kriminalisasi warga hingga kekerasan aparat. “Pola represif yang terus berulang ini mempersempit ruang kebebasan sipil dan melemahkan demokrasi,” ujarnya.
Adrizal menyampaikan, LBH Padang juga menemukan kekerasan aparat yang berujung impunitas hingga serangan digital dan praktik doxing terhadap pembela hak asasi manusia. Temuan ini menjadi bukti penyempitan ruang kebebasan sipil di Sumatera Barat.
Salah seorang pemapar, Safrida Apriani mengungkap, LBH Padang menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap kelompok rentan khususnya perempuan berdasarkan pendampingan kasus selama satu tahun terakhir. “Adanya kasus percobaan pembunuhan yang terjadi di lokasi pengungsian,” ungkapnya.
Safrida menjelaskan, kekerasan terhadap perempuan kerap dilakukan oleh orang terdekat korban termasuk keluarga dan aparat. Data tersebut tercatat dalam pendampingan kasus yang dilakukan LBH Padang.
LBH Padang mendorong penguatan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta akses keadilan bagi masyarakat di Sumatera Barat melalui CATAHU 2025 ini. “Lembaga berharap catatan ini menjadi dasar perbaikan kebijakan perlindungan HAM”, tutupnya. (nda)
Wartawan: Aisyah Nurlaili Arinda (Mg), Randhi Vahrozi Hutabarat (Mg)
