Oleh : Sherly Mitriza
(Mahasiswi Jurusan Hukum Tatanegara)
“Islam bukan sekadar agama ritual. Ia adalah cara hidup yang justru paling murni ketika tidak diperalat untuk kekuasaan.”– Nurcholish Madjid
Ketika Agama Masuk Kotak Suara
Setiap musim pemilu, pemandangannya hampir selalu sama. Spanduk caleg dipenuhi simbol-simbol keagamaan. Ayat suci dibacakan di panggung kampanye. Klaim sebagai “wakil umat” diobral seperti diskon akhir tahun. Seakan-akan tanpa label Islam, seorang politisi kehilangan legitimasinya.
Di sisi lain, warga Muslim yang memilih partai nasionalis kerap dianggap kurang taat, atau bahkan “khianati umat.” Sebuah tekanan moral yang sebenarnya tidak berakar dari ajaran Islam mana pun, melainkan dari kepentingan politik semata.
Inilah yang oleh Nurcholish Madjid atau Cak Nur, sapaan akrabnya sudah dilihat lebih dari lima dekade lalu sebagai sebuah jebakan. Bukan jebakan musuh Islam, melainkan jebakan yang diciptakan oleh orang-orang yang mengaku paling membela Islam.
Fakta yang Tidak Mau Diakui
Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Tapi tahukah Anda? Sejak Pemilu 1955 hingga 2024, tidak satu pun partai Islam pernah menang mayoritas. Bahkan jika semua suara partai berlabel Islam digabung, angkanya tetap di bawah 30 persen.
Artinya, mayoritas Muslim Indonesia secara konsisten, selama puluhan tahun memilih untuk tidak menyatukan kotak suara mereka dengan label agama. Bukan karena mereka tidak religius. Justru sebaliknya: mereka cukup cerdas untuk memahami bahwa keimanan tidak perlu dibuktikan lewat pilihan partai.
Masyarakat sudah lama mempraktikkan apa yang Cak Nur ajarkan, bahkan tanpa pernah membaca satu pun tulisannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah akal sehat kolektif bangsa yang ternyata jauh lebih bijak dari para politisi yang mengeksploitasi simbol agama.
Satu Kalimat yang Mengguncang Indonesia
Tahun 1970. Nurcholish Madjid berdiri di depan forum aktivis Muslim dan melontarkan sesuatu yang langsung membakar perdebatan: “Islam Yes, Partai Islam No!”. Ruangan riuh. Sebagian bertepuk tangan. Sebagian lainnya marah besar.
Tapi apa maksudnya? Cak Nur bukan menyerang Islam. Ia justru ingin melindungi Islam dari degradasi paling berbahaya: dijadikan alat tawar-menawar politik. Dalam bukunya Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (1987), ia menjelaskan bahwa agama yang agung tidak sepantasnya terseret ke dalam permainan kotor kekuasaan.
Ia juga memperkenalkan konsep yang sering disalahpahami: sekularisasi. Bukan sekularisme yang memang menolak agama dari kehidupan publik. Sekularisasi versi Cak Nur adalah membebaskan urusan dunia (politik, ekonomi, hukum) dari monopoli tafsir keagamaan yang sempit, justru agar agama bisa tetap suci dan bermartabat. Mudahnya: jangan jadikan agama sebagai bungkus produk politik.
NDP: Panduan yang Terlupakan
Sebelum pidato bersejarah itu, Cak Nur sudah merancang sesuatu yang lebih diam-diam namun lebih dalam dampaknya: Nilai Dasar Perjuangan (NDP), dokumen yang ia tulis sebagai landasan gerakan mahasiswa Islam, khususnya HMI.
NDP bukan sekadar teks organisasi. Ia adalah peta jalan bagi aktivis Muslim yang ingin bergerak di ranah publik tanpa kehilangan integritas spiritual. Isinya sederhana tapi menohok: manusia sebagai khalifah punya tanggung jawab moral untuk membangun keadilan. Politik bukan arena ego, melainkan ladang ibadah sosial.
Ironisnya, hari ini NDP lebih sering jadi bahan hafalan dalam kaderisasi organisasi daripada benar-benar dihayati. Padahal di situlah jawabannya: seorang aktivis atau politisi Muslim sejati tidak diukur dari seberapa keras ia berteriak membela agama, tapi dari seberapa nyata ia berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan kebohongan kekuasaan.
Mengapa Ini Masih Penting Hari Ini?
Ada yang bilang gagasan Cak Nur sudah kuno. Sudah tidak relevan. Saya justru berpendapat sebaliknya: gagasannya semakin mendesak, justru karena keadaan semakin buruk.
Pertama, politisasi agama terbukti merusak demokrasi. Ketika agama jadi senjata kampanye, pemilih tidak lagi menilai rekam jejak atau program kerja. Mereka memilih simbol. Dan simbol mudah dipalsukan. Akibatnya, banyak politisi bersorban tapi kebijakan mereka sama sekali tidak berpihak pada rakyat.
Kedua, sejarah sudah memberi pelajaran keras. Negara-negara yang mencoba membangun “negara Islam formal” dari Pakistan, Sudan, hingga Iran tidak otomatis menjadi negara yang adil. Yang sering terjadi justru sebaliknya: agama dipakai untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Cak Nur melihat risiko ini jauh sebelum sejarah membuktikannya.
Ketiga, Indonesia terlalu beragam untuk dipaksa masuk dalam satu bingkai identitas tunggal. Pancasila bukan penghalang bagi umat Islam untuk berekspresi ia justru penjaminnya. Cak Nur menyebut ini sebagai Islam yang inklusif: Islam yang cukup percaya diri untuk tidak membutuhkan monopoli kekuasaan negara agar bisa bertahan dan berkembang.
Pesan untuk Para Aktivis dan Politisi
Cak Nur wafat pada 2005. Tapi nama dan kutipan-kutipannya terus beredar di medsos ironisnya, sering dipakai oleh mereka yang justru bertolak belakang dengan semangat pemikirannya.
Kita hidup di era ketika seorang caleg bisa viral karena menangis di panggung sambil mengutip ayat Al-Quran, tapi program kerjanya kosong melompong. Di era ketika hashtag keagamaan menyebar lebih cepat dari laporan kinerja DPR. Di era ketika agama dipakai sebagai perisai sekaligus senjata.
Bagi para aktivis dan politisi yang mengaku membawa nilai Islam ke ruang publik: pelajari Cak Nur bukan sekadar mengutipnya. Pahami bahwa Islam yang ia perjuangkan adalah Islam yang memanusiakan, yang memerdekakan, dan yang tidak butuh kekuasaan untuk membuktikan kebenarannya.
Islam Yes saya setuju, seribu persen. Tapi partai yang menjual Islam seperti jualan obat di pasar malam? Cak Nur sudah menjawabnya lebih dari lima dekade lalu. Tinggal kita yang memilih: mau mendengar, atau terus berpura-pura tuli.
