Wartawan: Nandito Putra
Suarakampus.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi melantik enam menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/12). Langkah yang diambil Presiden Jokowi dinilai tidak sesuai harapan dengan situasi hari ini.
Seperti yang diungkapkan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas Beni Kurnia Ilahi yang menilai bahwa keputusan presiden melakukan perombakan kabinet adalah sebuah keniscayaan. Ia mendasari hal itu lantaran ada beberapa pos kementerian yang mengalami kekosongan jabatan.
Tetapi dari enam menteri tersebut, publik kata Beni, masih menilai bahwa nuansa politis masih kental mewarnai reshuffle kali ini. “Karena kan yang namanya jabatan itu dalam konteks hukum adminitrasi, latar belakang seseorang harus sesuai dengan tupoksi jabatannya,” katanya kepada suarakampus.com.
“Dari enam menteri itu, ternyata masih ada beberapa menteri yang belum cocok dengan latar belakang yang dimilikinya, seperti Menkes yang tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan,” tambahnya.
Baca Juga: Niniak Mamak Resmikan Organisasi Kepemudaan Sungai Rantai
Menurut Beni, perombakan kabinet semakin memperjelas bahwa pemerintah telah gagal menciptakan sistem chack and balances dalam pemerintahan hari ini. “Dari awal kita juga telah melihat ketika Prabowo diajak bergabung, dan hari ini Sandiaga juga demikian, seharusnya kan mereka ini yang berada di luar untuk beroposisi, sekarang kan tidak demikian. Semuanya dijadikan alat kekuasaan,” kata Beni.
“Kita khawatir nanti akan melahirkan pemerintah yang sifatnya otoritarian, tidak ada lagi yang mengawasi selain publik. Politik yang dibangun sudah tidak didasari politik yang sifatnya demokratis,” tambahnya.
Sementara itu, Peneliti Revolt Institute Heru Permana Putra mengatakan perombakan Kabinet pertama pada periode kedua Presiden Jokowi cukup memebri jawaban terkait kosongnya jabatan Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi tahanan KPK.
Terkait posisi Menkes, Heru menganggap pemerintah semakin memperpanjang sikap pesimis publik terhadap penangan pandemi. Karena telah menempatkan orang yang tidak memiliki kapasitas mengurus kesehatan. “Kita bisa menilai kinerja Menkes yang baru ini dalam tiga bulan ke depan, kita harap ia mampu mengatasi permasalahan pandemi ini,” kata pengajar Ilmu Politik IAIN Bukittinggi itu.
Kemudian, Heru menilai saat ini hubungan antara Gerindra dan PDIP terlihat semakin mesra menuju kontestasi politik 2024. “Ini mengindikasikan agenda politik 2024 agar Gerindra dan PDIP sama-sama berkoalisi untuk mengusung capres dan cawapres, sepertinya sosok Sandiaga memiliki potensi untuk itu,” kata Alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.
