Suarakampus.com– Polemik penolakan bantuan asing mengemuka dalam penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera, khususnya Aceh, hingga lebih dari dua pekan pascabencana masih menyisakan wilayah terisolasi. Pemerintah menilai penanganan masih bisa dilakukan secara mandiri, sementara relawan menilai kondisi lapangan belum tertangani optimal. Minggu, (14/12).
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timoti Ivan Triono, mengakui Aceh menjadi wilayah tersulit dijangkau dengan empat kabupaten masih terisolasi, yakni Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Bener Meriah. “
Meski demikian, pemerintah belum membuka bantuan asing. “Pemerintah meyakini kemampuan nasional dari sisi anggaran, SDM, dan logistik,” ujarnya.
Di sisi lain, relawan kemanusiaan Sherly Anavita, menyebut kondisi lapangan masih memprihatinkan. Hingga hari ke-10 pascabencana, sejumlah wilayah masih mengalami krisis listrik, BBM, akses logistik, serta kekurangan pangan dan air bersih. “Persoalan utama adalah keselamatan warga, bukan gengsi negara,” tegasnya.
Pemerintah menyatakan telah menambah anggaran, membangun infrastruktur darurat, dan memperbaiki mekanisme distribusi bantuan. “Progres pemulihan mencapai 78 persen di Sumatera Utara, 76 persen di Sumatera Barat, dan 51 persen di Aceh,” paparnya.
Namun relawan menilai laporan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan dan mendorong penetapan status bencana nasional agar koordinasi lebih terpusat serta terbuka terhadap bantuan internasional. Polemik ini menegaskan perbedaan pandangan antara pemerintah dan relawan soal urgensi bantuan asing demi keselamatan warga terdampak. (asr)
Wartawan: Regi Amanda Putra (mg)
