Suarakampus.com– Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Dr. Wihadi Wijanto, SH., MH., menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam APBN 2025 bukanlah pemangkasan, melainkan efisiensi. Dirinya menjelaskan, anggaran tetap sebesar Rp3.600 triliun sesuai keputusan DPR pada 2024, Selasa (13/2).
Hal ini disampaikan dalam diskusi Indonesia Business Forum tvOne, live melalui Youtube tvOne News
Wihadi menyatakan, efisiensi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan APBN agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. “Ini bukan masalah pemangkasan, tetapi bicara efisiensi,” ujarnya.
Legislator tersebut memaparkan, presiden memiliki kewenangan untuk mengalihkan anggaran sesuai ketentuan Undang-Undang APBN 2025. “Nomenklatur kementerian tahun 2024 dan 2025 berbeda, sehingga pemindahan anggaran perlu dilakukan,” katanya.
Ia menjelaskan, efisiensi ini diterapkan pada sektor yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. “Perjalanan dinas dan pengadaan alat yang tidak mendesak akan diefisiensikan,” tuturnya.
Menurut anggota DPR itu, salah satu manfaat dari efisiensi ini adalah pembiayaan program makan bergizi gratis. “Program ini akan menumbuhkan perekonomian daerah,” jelasnya.
Wihadi menegaskan, sektor perhotelan selama ini stagnan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kita harus melihat program mana yang lebih berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dirinya memastikan, pelayanan dasar negara tetap berjalan tanpa gangguan, termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. “Bansos tetap ada, tidak berubah,” tegasnya.
wakil rakyat tersebut beranggapan, efisiensi juga diterapkan dalam pengelolaan fasilitas pemerintah untuk mencegah pemborosan sumber daya. “Jika satu lantai cukup dibersihkan oleh dua orang, kenapa harus lima?” ujarnya.
Anggota parlemen itu menambahkan, UMKM tetap mendapat perhatian, tetapi dengan pola bisnis yang lebih adaptif. “Yang dulu mensuplai hotel, kini bisa menyuplai dapur-dapur makan bergizi,” kata Wihadi menutup pernyataannya. (ryn)
Wartawan: Verlandi Putra
