Suarakampus.com– Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Imam Bonjol Padang memulai pendataan mahasiswa difabel yang digagas oleh Bashori. Ini merupakan upaya mewujudkan kampus yang lebih inklusif dan ramah terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, Selasa (29/7).
Dosen Manajemen Pendidikan Islam sekaligus Sekretaris Prodi PPG, Bashori menyampaikan, langkah ini lahir dari kebutuhan akademik mahasiswa berkebutuhan khusus. “Ini penting dalam memastikan aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas di lingkungan PTKIN,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2023 sempat melakukan riset tentang aksesibilitas layanan disabilitas di beberapa kampus di Sumatera Barat. “Terkhusus di UIN IB, UNP, dan Unand,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pendataan ini mencakup kebutuhan akademik maupun non-akademik. “Kebutuhan tiap mahasiswa tentu berbeda dan perlu diakomodir keduanya,” katanya.
Ia memilih FTK sebagai pilot project karena terdapat mahasiswa difabel di dalamnya. “Jika layanan ini dirasa penting, setiap fakultas harus menyediakan fasilitas serupa,” tambahnya.
Bashori menegaskan, prinsip inklusi harus berlaku di semua fakultas sebagai bagian dari pendidikan yang adil dan setara. ” Proses pendataan dimulai dengan pengisian form, identifikasi kebutuhan, pendampingan, pelibatan dosen PA, akomodasi, serta evaluasi, ” terang Bashori.
Bashori memaparkan, telah melakukan koordinasi awal dengan pihak fakultas. “Khususnya Wakil Dekan I bidang akademik,” paparnya.
Dosen ini mengungkapkan, langkah nyata yang telah diambil adalah mengupayakan kelas di lantai dasar bagi mahasiswa difabel fisik mulai semester depan. “Meskipun hanya satu atau dua orang, kita tetap fasilitasi dan merupakan layanan pendidikan yang lebih ramah difabel,” ujarnya.
Ia mengakui, inisiatif ini masih sebatas tingkat fakultas dan belum dikoordinasikan dengan universitas secara resmi. “Saya berangkat dari bawah dan berharap pihak universitas bisa melihat ini sebagai kebutuhan nyata,” harapnya.
Bashori berharap UIN Imam Bonjol bisa menjadi kampus yang inklusif, tidak hanya secara budaya, tetapi juga dalam kebijakan dan praktik. “Kita semua berpotensi jadi difabel, maka layanan inklusif harus disiapkan,” tutupnya. (lya)
Wartawan: Zahra Mustika, Najwalin Syofura
