Suarakampus.com- Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri, beserta Pejabat Setingkat Menteri dan Utusan Khusus Presiden Kabinet Merah Putih masih hangat menjadi perbincangan masyarakat. Hal ini terungkap dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara bersama Surau Konstitusi UIN Imam Bonjol Padang, di Aula Fakultas Syariah Kampus III UIN IB, Rabu (30/10).
Diketahui, tema yang diusung dalam diskusi kali ini ialah Efisiensi Kabinet Gemoy Para Bohir Di Pemerintahan Dan Potensi Kecurangan Pilkada Serentak 2024.
Acara ini dimoderatori oleh Aulia Eka Putra, yang merupakan Ketua Umum HMP Hukum Tata Negara.
Aulia dalam pengantarnya menyampaikan, Dialog Kebangsaan ini merupakan Kolaborasi Multi Pihak HMP Hukum Tata Negara bersama Surau Konstitusi. “HTN tidak pernah sendiri-sendiri, bukan HTN namanya kalau tidak kolaborasi,” ujarnya.
Selaku narasumber, Feri Amsari menuturkan ini merupakan bukan praktek ketatanegaraan yang baik dan suatu hal yang tidak benar dalam jumlah Kabinet sejarah presiden dalam sistem presidensial. “Sedangkan negara kita jangankan untuk negara lain, persoalan negara saja tidak becus menyelesaikan mau ditambah lagi isi kabinet,” tuturnya.
Sementara itu, Salma salah seorang Guru Besar Fakultas Syari’ah yang hadir dalam dialog tersebut menyatakan bahwa ia telah pasrah dengan praktek ketatanegaraan yang rusak seperti ini. “Dari sejak dulunya pemilu sudah disetting sedemikian rupa agar partai tertentu menang dimasanya, ada yang setiap pegawai wajib punya KTA salah satu partai penguasa, ada yang diancam dijegal tes pegawai dan cara-cara lainnya,” ucapnya.
Ia juga menambahkan tidak ada perubahan signifikan antara Pilpres dengan zaman sekarang. “Padahal sudah melewati waktu yang cukup lama”
Ia berharap, para mahasiswa suatu saat bisa merubahnya dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. “Jangan pernah menyerah inilah saatnya kalian para mahasiswa membawa perubahan,” tutupnya. (rhm)
Wartawan : Mulyani (Mg)
