Suarakampus.com– Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatra Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumbar. Mereka menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat, terutama mahasiswa dan tenaga kesehatan, Selasa (18/02).
Aksi ini mengusung tema “Indonesia Gelap” sebagai bentuk protes terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran, termasuk program makan siang gratis yang dianggap membebani anggaran negara.
Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang, Yoga menyebut pendidikan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar program pendukung. “Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pendidikan daripada menambah jumlah staf khusus,” katanya.
Menurut Yoga, program tersebut menghabiskan dana besar tetapi tidak tepat sasaran. “Siswa dari keluarga mampu tidak seharusnya menerima bantuan ini,” tegasnya.
Koordinator Isu Kesehatan dari BEM SB, menyoroti dampak pemotongan anggaran kesehatan terhadap layanan medis masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa pemangkasan dari Rp. 3 miliar menjadi Rp. 1 miliar sangat mempengaruhi akses kesehatan gratis.
Menurutnya, tanpa kesehatan yang baik, Indonesia tidak akan menjadi negara maju. “Bagaimana mungkin kita bicara pembangunan jika rakyatnya tidak sehat?” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kemungkinan dihentikannya program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mereka khawatir pemangkasan anggaran pendidikan akan meningkatkan angka putus kuliah di Indonesia.
Salah satu orator aksi mempertanyakan dampak penghentian program KIP bagi mahasiswa miskin. “Berapa banyak yang akan kehilangan kesempatan belajar?” tanyanya di hadapan demonstran.
Koordinator pusat Aliansi BEM SB, Rifaldi menambahkan, pemotongan anggaran juga berdampak pada sektor lain yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. “Ancaman terhadap akses pendidikan dan kesehatan semakin nyata,” ungkapnya.
Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kepentingan politik dibandingkan kesejahteraan rakyat. Mereka menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak fundamental masyarakat.
Koordinator Isu Kesehatan dari BEM SB menyatakan, pendidikan adalah hak dasar yang tidak bisa dikurangi sesuka hati. “Ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi hak warga negara,” tegasnya.
Selain isu anggaran pendidikan dan kesehatan, mahasiswa juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Mereka menilai anggaran lebih banyak dialokasikan untuk proyek infrastruktur dibandingkan sektor sosial.
Ia menekankan, pemerintah harus lebih berpihak pada rakyat dengan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. “Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Aksi demonstrasi diakhiri dengan pembacaan sumpah mahasiswa sebagai bentuk komitmen perjuangan mereka. “Jika hanya ada satu orang yang berjuang untuk kebenaran, pastikan dan saksikan akulah orangnya,” seru para demonstran serempak. (ver)
Wartawan: Ilda Aisyah
