Suarakampus.com- Sejumlah masyarakat sipil langsungkan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat. Aksi ini memastikan anggota DPRD Sumbar yang dilantik agar berpihak demi kepentingan rakyat, bukan dinasti ataupun partai, Rabu (28/08).

Berdasarkan pantauan tim suarakampus.com, massa aksi tampak membawa atribut, seperti spanduk dan kertas manila. Terlihat satu spanduk besar bertuliskan “DPRD Sumbar Pelayan Rakyat, Bukan Pelayan Dinasti Ataupun Partai, “.

Ada pula tulisan dalam beberapa kertas manila berbunyi “Darurat Kekerasan Aparat,” “Pulihkan Korban Kekerasan Seksual,” “Selesaikan Konflik Agraria di Sumbar,” “Awasi dan Lawan Perusak Lingkungan” dan “Orang Miskin Bisa Kuliah,”.

Salah satu masyarakat sipil, Muhammad Jalal menyampaikan tuntutan kepada anggota DPRD Sumbar agar dapat mendengarkan keresahan rakyat. “Mereka merupakan penyambung lidah masyarakat di parlemen, selama ini kami lihat kala masyarakat beraspirasi DPRD justru kerap acuh dengan mengunci pagar kantornya,” katanya.

Lalu, ia mengatakan DPRD ini mestinya mewakili masyarakat bukan kepentingan tertentu. “Sebagai pelayan rakyat yang telah dipilih, harus menjunjung kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Lanjutnya, bukan pula perwakilan partai, tetapi DPRD Sumbar harus menjadi perwakilan rakyat. “Kawal mereka agar bekerja untuk rakyat, karena kalau dibiarkan takutnya kerja mereka semakin bobrok,” tuturnya.

Kemudian, Septi Amanda Sari turut aksi mengatakan di hari pelantikan DPRD ini perlu dikawal karena merupakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat Sumbar. “Itu kan semua perwakilan dari setiap daerah,” sampainya.

Lanjutnya, upaya DPRD mewujudkan apa yang diinginkan rakyat. “Bisa menyampaikan sesuai aspirasi masyarakat,” tutupnya. (hkm)

Wartawan: Fitri Suhama, Nur Hikmah Nasution