Suarakampus.com- Media sosial di Indonesia sangatlah populer dan menjadi kekuatan baru, namun memiliki tingkat kepercayaan publik yang masih rendah. Media sosial dilahirkan oleh personal bukan seperti lembaga media massa pada umumnya.
Ketidakpercayaan itu berdasarkan data yang dirilis Reuters Institute for the Study of Journalism dari hasil laporan Digital News Report 2021. Menurut laporan itu, hanya 31 persen responden mempercayai berita di media sosial.
Pakar Media UIN Imam Bonjol Padang, Abdullah Khusairi menilai media massa terdapat jurnalisme, berbeda dengan media sosial yang tidak memilikinya.
“Kita melihat media sosial sangat rawan dituntut dengan UU Informasi Teknologi Informasi (ITE),” katanya saat diwawancarai suarakampus.com, Kamis (01/07).
Menurutnya, media sosial bisa dijadikan lahan baru dengan memainkan perannya dalam gerakan sosial. “Tetapi gerakan di media sosial tidak akan kuat jika tidak memiliki argumen yang kokoh,” ungkapnya.
Untuk menjawab persoalan itu, Khusairi mengungkapkan mahasiswa harus melakukan gerakan yang ideal di media sosial, dengan memerhatikan beberapa komponen.
“Harus ada kesatuan mahasiswa yang bergerak dan membangun kebersamaan,” tuturnya.
Sambungnya, gerakan mahasiswa idealnya tetap dilakukan di lapangan dan didukung oleh gerakan dari media sosial. Namun, tidak boleh kebablasan karena media sosial tidak bisa menjamin keselamatan diri.
“Aksi yang dilakukan haruslah menarik serta tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik,” sebutnya.
Khusairi mengatakan aksi nyata dari pergerakan mahasiswa dalam mengkritik pemerintah itu penting. “Adapun new media dapat dijadikan salah satu dari sekian alat pendobrak gerakan yang ada,” ungkapnya.
Ia berharap media sosial bisa digunakan sebagai alat pergerakan, di mana bisa membangun perubahan ke arah yang lebih baik.“Media sosial boleh dimanfaatkan untuk pergerakan, tetapi intelektualitas mahasiswa juga harus kuat,” harapnya. (ulf)
Wartawan: Ghaffar Ramdi
