Wartawan: Nada Andini (Mg), Dinda (Mg)
Suarakampus.com- Pemerintah Republik Indonesia (RI) siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) tahun depan. Uang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2021.
Hal tersebut diucapkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Katanya, dana tersebut akan digunakan untuk penyaluran bansos pangan kepada 18,8 juta penerima manfaat.
Menurut Jokowi, penyaluran dana bansos digunakan untuk sejumlah program, seperti kartu sembako, bansos tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa serta diskon listrik selama enam bulan.
“Untuk program kartu sembako telah disiapkan Rp 45,1 triliun, dan masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 200.000 per bulan,” ungkapnya seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).
Kemudian alokasi dana untuk PKH sebesar Rp 28,7 triiliun untuk 10 juta penerima selama empat bulan, bansos tunai sebesar Rp 12 triliun untuk 10 juta penerima dan masing-masing mendapatkan Rp 300 ribu selama empat bulan, serta program kartu prakerja sebesar Rp 10 triliun.
“Sedangkan BLT desa sebesar Rp 14,4 triliun, dana dana bantuan diskon listrik selama enam bulan sebesar Rp 3,78 triliun,” lanjutnya.
Selain itu, ia meminta bansos ini sudah bisa disalurkan pada Januari mendatang. “Hal tersebut demi mendongkrak daya beli masyarakat sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Lalu Presiden memberikan solusi untuk mengantisipasi kecurangan dana bansos seperti yang pernah terjadi di Jabodetabek. “Atas dasar itu, metode penyaluran bansos di wilayah Jabodetabek dalam bentuk tunai lewat pos atau bank (banking system),” ungkapnya.
“Saya ingin daerah lainnya juga ikut terlibat dalam melakukan perbaikan data, supaya bansos tersebut dapat tepat sasaran,” harapnya. (rma)
