Suarakampus.com- Pengamat politik Agung Wisnuwardhana mengkritik keras praktik oligarki dan populisme otoriter di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara talkshow perayaan tahun Baru Islam, melalui Islamic Hard Talk.
Agung Wisnuwardhana selaku narasumber, menjelaskan akibat oligarki, situasi saat ini menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan yang mendalam di masyarakat. “Sebagian kelompok kecil yang memiliki material power mengendalikan seluruh aspek utamanya politik, ekonomi, dan hukum,” ucapnya.
Lalu, ia mengkritisi politik pork barrel atau gentong babi, yaitu penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral. “Program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur yang sangat merugikan rakyat,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Ustadz Agung menggambarkan bagaimana populisme dan klientelisme menciptakan hubungan patron-klien antara penguasa dan rakyat. “Bantuan sosial dan infrastruktur digunakan untuk membangun ketergantungan rakyat pada penguasa,” jelasnya.
Selain itu, Ustadz Agung menyoroti koalisi besar pemerintah era Jokowi yang mencapai 82 persen. “Koalisi ini menciptakan berbagai undang-undang kontroversial seperti UU Minerba, UU KPK, dan Omnibus Law Cipta Kerja,” katanya.
Lanjutnya, bahkan buzzer dan influencer pemerintah berperan dalam memanipulasi opini publik. “Mereka digunakan untuk mendukung rezim yang berkuasa dan menekan suara kritis,” ujarnya.
Ustadz Agung juga menyinggung penggunaan UU ITE dan UU Ormas untuk menekan kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintah. “Ini adalah bentuk represif terhadap kebebasan berekspresi,” tegasnya.
Ia pun mengatakan pemerintahan populis, namun otoriter terhadap kelompok kritis. “Penguasa tampak populisme di mata masyarakat umum, tetapi sangat otoriter terhadap oposisi,” kata Ustadz Agung.
Korporatokrasi, menurut Ustadz Agung merupakan gabungan antara korporasi dan birokrasi yang melayani kepentingan oligarki dan investor. “Ini memperburuk kondisi ekonomi dan sosial rakyat kecil,” jelasnya.
Ustadz Agung memprediksi bahwa praktik-praktik oligarki dan populisme otoriter akan berlanjut pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Kemungkinan akan ada program makan siang gratis dan pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan yang akan di oligarki,” tutupnya. (hkm)
Wartawan: Verlandi Putra (Mg)
