Suarakampus.com-Universitas Andalas (Unand) bakal punya Tim Satuan Tugas atau Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus. Hal itu merupakan bentuk tindak lanjut dari Permendikbud No. 30 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi.
“Desember ini atau awal Januari, Tim Satgas ini akan terbentuk. Sedang dalam progres,” kata Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Insannul Kamil, saat diskusi bersama WCC Nurani Perempuan dan sejumlah perwakilan mahasiswa, di ruang rapat lantai empat Rektorat Unand, Kamis (16/12).
Insannul mengatakan, nantinya Tim Satgas PPKS akan diisi oleh berbagai perwakilan dari civitas akademik, seperti dosen, ahli dan mahasiswa. “Kita bentuk tim seleksi dulu, karena kita ingin Satgas ini kredibel dan tepercaya. Nanti tim seleksi akan segera merekrut anggota satgas,” kata alumnuns Fakultas Teknik Unand ini.
Jauh sebelum Permendikbud 30 diteken, Insannul mengatakan Unand sudah lebih dahulu memiliki regulasi soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Aturan tersebut tertuang dalam SK Rektor Nomor 18A Tahun 2020.
Namun demikian, keberadaan SK Rektor itu dinilai kurang komprehensif dan tidak memadai dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Misalnya, hal itu terlihat dari tidak adanya lembaga khusus yang fokus untuk penanganan kasus kekerasan seksual.
“Di aturan itu disebutkan ada Majelis Etik, tapi kan cakupan kerjanya luas. Tidak hanya soal ini (kekerasan seksual) saja,” tambahnya.
Untuk itu, dengan adanya Tim Satgas khusus, ia berharap kampus bisa menjadi ruang aman bagi semua kalangan. “Kita sedang siapkan administarsinya, dan ini nanti akan jadi lembaga tersendiri,” ia menegaskan.
Rektor Unand, Yuliandri, merespon baik kehadiran Permendikbud 30. Menurutnya, persoalan kekerasan seksual di kampus saat ini merupakan kekhawatiran bersama. “Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kita bersama menanggapi fakta dan data tentang kekerasan seksual hari ini,” kata Yuliandri.
“Unand tidak main-main soal ini. Kita punya komitmen untuk mencegah dan menanggulangi persoalan ini,” tegasnya.
Hal serupa juga disampaikan perwakilan aliansi mahsiswa yang terdiri dari berbagai BEM di lingkungan Unand. “Kami banyak mendengar soal kekerasan seksual di kampus dari mulut ke mulut. Dan selama ini di Unand seakan tidak ada kasus,” kata perwakilan mahasiswa, Bayu Fadli Irmawan.
Padahal, menurut Bayu, persoalannya adalah karena tidak adanya wadah bagi korban untuk melapor dan perlindungan bagi saksi. “Kami mendorong penerapan Permendikbud 30 ini secara konsisten dan komprehensif,” kata Mahasiswa Fakultas Hukum Unand ini.
Bayu juga mengatakan, mahasiswa siap terlibat aktif dalam proses pembentukan Tim Satgas PPKS. “Semoga sosialisasi dari kampus digencarkan dan nanti aturan yang berlaku di kampus juga sejalan dengan Permendikbud 30,” kata dia.
Anggota Satgas Harus Terlatih
Direktur WWC Nurani Perempuan, Rahmi Meri Yeti, merespon baik langkah Unand membentuk Tim Satgas PPKS. Apabila terwujud, kata Rahmi, Unand merupakan kampus pertama di Sumbar yang punya Tim Satgas.
Rahmi menjelaskan, sesuai Permendikbud 30, Tim Satgas bertugas sebagai wadah layanan bagi mahasiwa dalam pencegahan, penanganan dan pendampingan korban. Tidak hanya itu, satgas mesti mengedukasi warga kampus soal isu kekerasan seksual.
Namun demikian, Rahmi menekankan anggota satgas harus punya pengetahuan mendalam soal kekerasan seksual. Sebab, satgas akan bekerja sebagaimana lembaga layanan yang akan menjadi wadah bagi korban untuk mencari jalan keluar persoalan yang ia alami.
Selain pengetahuan, Rahmi bilang anggota satgas juga harus bekerja sesuai prinsip yang ada.
“Orang yang berada dalam satgas harus objektif, tidak menyalakan, membangun hubungan yang setara dan tidak mendiskriminasi,” kata Meri kepada suarakampus.com.
Menurutnya, sebelum satgas PPKS terbentuk, kampus harus menekankan keberadaan prinsip tersebut. Selain itu, pelatihan bagi anggota satgas juga perlu supaya tim dapat bekerja dengan efektif. “Karena kekerasan seksual bukanlah persoalan yang mudah. Jangan sampai ketika korban ingin mendapat layanan malah dipersalahkan,” kata dia. “Setelah terbentuk, tim satgas ini perlu dilatih lagi,”.
Ia juga menyoroti soal transparansi pemilihan tim satgas agar terhindar dari praktik kolusi dan nepotisme. “Jangan sampai nanti orang yang terjaring oleh tim seleksi adalah orang dengan pengalaman buruk. Nanti dia anggota satgas, dia juga yang pelaku. Ini yang harus kita kawal dengan ketat,” ungkap Rahmi.
Bagaimana dengan UIN Imam Bonjol?
Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Imam Bonjol, Duriah, mengatakan pihaknya berkomitmen dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. PSGA akan menjadi garda terdepan untuk menggolkan regulasi dan pembentukan satgas PPKS di UIN IB.
“Kita akan pelajari lebih lanjut dan membandingkan dengan kampus lain. Ini menjadi prioritas PSGA,” kata Duriah.
Dosen Fakultas Syariah ini mengatakan, penyusunan dan pembahasan akan menjadi program prioritas tahun 2022. “Target kita di 2022 sudah disahkan,” katanya kepada suarakampus.com saat ditemui di ruangannya, Kamis (16/12).
Duriah menilai, keberadaan satgas PPKS merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari lagi. Sebab, saat ini kasus kekerasan seksual hampir terjadi setiap saat. “Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini (di UIN IB-red). Dan kita nanti akan bentuk wadah untuk penanganan. Sehingga korban bisa melapor,” ungkap Duriah.
Kampus yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dinilai lamban
menindaklanjuti regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Padahal Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag sudah menelurkan Surat Keputusan Nomor 5494/2019 tentang Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual.
Kampus di bawah naungan Kemenag harus menerapkan regulasi ini ke dalam SK Rektor. Namun demikian, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, hingga September 2021 baru 11 PTKIN yang meratifikasi SK Dirjen Pendis tersebut.
Meskipun telah mengatur soal adanya layanan pengaduan, tempat tinggal sementara, layanan medis, dan bantuan hukum (BAB III poin B), tidak ada satupun kampus yang sudah meratifikasi SK Dirjen 5494/2019 yang punya tim satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Menanggapi keluarnya Permendikbud 30/2021, Kemenag mengklaim seluruh rektor PTKIN mendukung aturan tersebut. “Kemenag sangat mendukung dan akan menerapkan Permendikbud di seluruh PTKIN dan PTK non-Islam,” kata Sekjen Kemenag, Nizar Ali, dikutip Antara, pertengahan November lalu.
Suarakampus.com coba mengkonfirmasi soal ini kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIN IB, Welhendri Azwar. Namun sampai laporan ini dimuat, ia belum merespon permintaan wawancara. (Red)
Wartawan: Nandito Putra