Refleksi Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi, Lilin untuk Redupnya Demokrasi Indonesia

foto: prosesi menyalakan lilin sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Jokowi/suarakampus.com

Suarakampus.com– Ratusan lilin menyala di kawasan Tugu Gempa, Kota Padang, Kamis (28/10) malam. Gerakan Suara Rakyat Sumatra Barat, menggagas kegiatan tersebut dalam rangka peringatan tujuh tahun massa kepemimpinan Joko Widodo yang jatuh pada 22 Oktober lalu dan peringatan satu tahun pengesahan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Kegiatan yang bertajuk Panggung Perlawanan itu dimeriahkan dengan berbagai penampilan, seperti musikalisasi puisi, orasi dan live mural. Muhammad Fajri, perwakilan dari Gerakan Suara Rakyat, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap kondisi demokrasi selama pemerintahan Jokowi.

“Acara digelar untuk  memeperingati momentum yang terjadi di bulan oktober ini, seperti 4 Oktober tepat satu tahun omnibuslaw yang menjadi polemik bagi kita, dan kebetulan juga sekarang hari sumpah pemuda,’’ kata Fajri. “Makna dari menyalakan seribu lilin adalah bentuk prihatin atas redupnya demokrasi,” ia menambahkan.

Dalam merespon tujuh tahun pemerintahan Joko Widodo, Gerakan Suara Rakyat menyatakan sikap untuk beroposisi dengan pemerintah. Perwakilan Gerakan Suara Rakyat lainnya, Lauren, menegaskan bahwa kuatnya cengkraman oligarki semakin memperburuk demokrasi Indonesia. Dalam orasinya, ia bilang bahwa hari ini demokrasi hanya permainan para elit.

Sementara itu, Ketua UKM Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) Unand, Amidia Aminza mengatakan, selain turunnya kualitas demokrasi, pemerintah Jokowi memiliki dosa besar dalam bentuk pengabaian pelecehan seksual.

“Ada beberapa dosa besar sebagai catatan merah selama pemerintahan Jokowi ini, seperti pelemahan KPK, dan acuhnya negara terhadap kasus pelecehan seksual dengan tak kunjungnya pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” kata mahasiswa Sejarah Fakultas Ilmu Budaya itu.

Ia melanjutkan, terdapat kondisi yang membahayakan bagi demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Salah satu indikasinya, kata Aminda, terbentangnya karpet merah kepada oligarki lewat omnibuslaw UU Cipta Kerja. ‘’UU Cipta Kerja dari proses pembentukkannya jauh dari kata humanis dengan pengabaian aspirasi masyarakat,” katanya.

Amidia menilai bahwa akan sulit bagi masyarakat sipil untuk menerobos sekat-sekat oligarki. Namun demikian, dengan adanya perlawanan dan gerakan yang berkesinambungan, Amidia optimis lambat laun kondisi demokrasi dan penguatan masyarakat sipil akan tercipta.

“Saya melihat hari ini kesadaran politik masyarakat sudah cukup baik, dan gerakan-gerakan oposisi dari masyarakat sipil akan terus berupaya untuk menghidupkan demokrasi yang lesu ini,” katanya. (Red)

Wartawan: Muhammad A. Latif

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

Rektor UIN IB Dorong Tujuh Pejabat Kampus Genjot Akreditasi

Next Post

Peringati HUT Ke-31, Kopma Akan Bertransformasi di Era Digital

Related Posts
Total
0
Share