RKUHP: Hina Kepala Negara Kenakan Ancaman Pidana Penjara 3,6 Tahun

Suarakampus.com- Lagi-lagi Rancangan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali dikorek, menggali kembali aturan yang direkomendasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Maret 2013 silam, memasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pemimpin negara, tentu banyak kalangan masyarakat kaget dengan beredarnya isu, bahwa pemerintah akan kembali menuangkan pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Sontak saja mahasiswa merasa rancangan terhadap RKUHP baru ini tentunya akan merugikan mereka. Para perumus undang-undang tidak hanya membuat larangan unjuk rasa pada pasal 273 RKUHP yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat hingga, banyak layangan kritikan dari mahasiswa. Sementara itu, mereka juga membatasi hak konstitusional sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan pasal-pasal tersebut bisa menjerat orang yang mungkin tidak bermaksud menghina presiden, tetapi hanya menggunakan hak konstitusional biasa, seperti melakukan protes, membuat pernyataan, mengemukakan pemikiran atau menyampaikan kritik.

Tentunya pasal-pasal tersebut secara tidak langsung berpotensi dipergunakan seenaknya oleh penguasa untuk membungkam suara rakyat dalam mempergunakan hak konstitusionalnya. Berdasarkan draf final RKUHP bahwa pasal yang menyebutkan persoalan penghinaan terhadap presiden. Berikut ini bunyinya:

Berbicara mengenai serangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam Pasal 218 yaitu:
(1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Terlebih dari pasal yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) terbaru tersebut, juga terdapat pasal yang menyebutkan bahwa dalam pasal tersebut RUU KUHP, seolah-olah membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan kritikan dalam bermedia sosial. Berikut ini bunyinya:

Pasal 219
“Setiap orang yang menyiarkan/mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terdengar oleh umum/menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan”.

Apakah pasal-pasal tersebut relevan untuk disahkan. Banyak aliansi mahasiswa yang mengkritisi pasal-pasal tersebut salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mahasiswa (UI), Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Melki Sedek Huang menyebutkan ketika siaran langsung yang diadakan oleh siaran TV One, dasar dari mereka menolak RKUHP tersebut sudah jelas adanya karena memang hukum pidana itu harus Lex Certa, Lex Scripta dan Lex Preavia artinya harus cepat, harus mampu menimbulkan kepastian hukum yang jelas.

Jikapun pasal tersebut disahkan, masyarakat terutama pihak mahasiswa tentu akan merasa kesusahan dalam menyampaikan pendapat, berekspresi serta menyampaikan berbagai kritikan, koridor antara penghinaan dan kritik itu sebenarnya amat sangat bias bagi pemerintah, penguasa dan aparat penegak hukum. Sehingga, ada anggapan bahwa jika masyarakat tidak menolak pasal-pasal tersebut maka pihak masyarakat terutama mahasiswa akan merasa kesusahan dalam menyampaikan aspirasi, serta akan merasa kesusahan dalam menunjukkan rasa sayang rasa cinta terhadap tanah air Republik Indonesia.

Penulis: Ifra Wahyuni (Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

Leovegas On Line Casino

Next Post

Cinta dan Benci

Related Posts
Total
0
Share