WR III Resmi Sahkan UKM PPD, Begini Respon Emperan UIN IB

Sosok WR III UIN IB (Foto: Firga/suarakampus.com)

Suarakampus.com- Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Protokoler dan Pengembangan Diri (PPD) sebagai wadah aspirasi mahasiswa. UKM PPD merupakan kumpulan dari beberapa komunitas yang pendiriannya telah diajukan sejak tahun 2020 lalu.

“UKM PPD ini telah diajukan sebelum pandemi Covid-19, namun baru sekarang ditetapkan setelah menjalani beberapa proses dan diberikan pembimbing untuk menentukan layak atau tidaknya UKM ini berdiri,” kata Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Ikhwan Matondang saat diwawancarai wartawan suarakampus.com, Rabu (21/04).

Ikhwan menyebutkan latar belakang terbentuknya UKM PPD dimulai dari adanya minat beberapa komunitas yang ingin mendirikan UKM untuk kontes Uda Uni. Namun pihak pimpinan kampus menolak lantaran cakupan kerjanya terlalu sempit.

“Awalnya ide dari pendirian UKM ini sebagai wadah kontes Uda Uni, namun setelah beberapa kali pertemuan dirembukkan menjadi UKM PPD,” tuturnya.

Lanjutnya, UKM PPD mewadahi bakat mahasiswa dalam penyelenggaraan acara, mulai dari mendesain sampai pada konsep pelaksanaan acara. “Dengan adanya UKM ini, paduan suara dan pelatihan MC tidak lagi menjadi garapan humas kampus, namun sudah menjadi wilayah kerja PPD,” katanya.

Ikhwan menuturkan, UKM PPD layak berdiri dan tidak mengambil wilayah kerja dari UKM yang ada. “Selama ini belum ada UKM yang mengembangkan musik daerah ataupun memberikan pelatihan untuk pelaksanaan acara,” terangnya.

Ia mengungkapkan syarat berdiri suatu UKM yaitu adanya komunikasi, aktivitas yang jelas dan telah berjalan satu tahun. “Jika suatu komunitas mempunyai tujuan yang jelas dan tidak mengambil wilayah kerja dari UKM lain, maka berhak kami SK kan,” ucapnya.

Ikhwan berharap agar UKM PPD dapat mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai bidangnya. “Semoga UKM ini tetap eksis dan dapat menghasilkan mahasiswa yang siap pakai di bidangnya,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Wakil Emperan (Wale) UIN Imam Bonjol periode 2010-2015, Hasan Subang Lamanepa mengatakan UKM tidak dapat dibentuk untuk kepentingan sebagian golongan saja, jika berkaca pada sejarah berdirinya UKM di UIN Imam Bonjol tentu mempunyai suka dan duka masing-masing. “Kami perlu membuktikan pada skala nasional bahwa kami mempunyai bakat, setelah diakui barulah kampus memberikan wadah organisasi untuk kami semua,” tuturnya.

Ia menjelaskan secara eksternal pembentukan UKM harus dirembukkan dengan anggota sesama UKM lainnya, bukan secara diam-diam. “Sebelum proposal diajukan pada pimpinan, harusnya sesama UKM merembukkan terlebih dahulu agar wilayah kerjanya jelas dan tidak mengambil cakupan UKM lain,” jelasnya.

Kemudian, Ketua UKM Musik UIN IB Periode 2019/2020 Febri Andika mengatakan UKM PPD didominasi oleh beberapa anggota yang gagal berproses di UKM Musik dan bidangnya juga merupakan wilayah kerja UKM Musik seperti musik tradisional dan tari.

“Sebelumnya, kami telah melestarikan musik tradisional dengan dipentaskan pada pertunjukan Ekspo 2019, serta juga telah mencetuskan tari semenjak tiga tahun silam, walaupun sempat tidak ada pergerakan akibat pandemi covid-19,” ungkapnya.

Ia menyampaikan keterbatasan alat musik menjadi salah satu faktor lambatnya program musik tradisional, namun pihaknya tetap melestarikan melalui penampilan jika ada acara undangan pernikahan. “Kami menampilkan musik tradisional jika mengisi acara pernikahan dan kami juga selalu membawa nama UIN IB Padang,” tutupnya.

Tim suarakampus.com mencoba menghubungi perwakilan UKM PPD, namun hingga berita ini dimuat pihak UKM PPD enggan memberi jawaban. (gfr)

Wartawan: Firga Ries Afdalia

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

Lentera Malam

Next Post

Cerita di Balik Buka Bersama

Related Posts
Total
0
Share