Oleh : Atis Atun Ramadhani Berutu
(Mahasiswi Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan tafsir)
Akhirnya kita sampai pada kesimpulan besar pembangunan nasional: yang penting kenyang dulu, mikir belakangan Lewat program MBG, negara tampak begitu peduli, bukan pada kualitas berpikir warganya, tapi pada jadwal makannya. Pendidikan boleh megap-megap, literasi boleh ngos-ngosan, yang penting perut tidak protes.
Logikanya sederhana dan sangat efisien: kalau rakyat kenyang, mereka tidak banyak tanya. Kalau tidak banyak tanya, negara aman. Ini bukan kebijakan, ini teknik manajemen ketenangan. Sejarah, nalar kritis, dan daya pikir dianggap bonus; nasi adalah prioritas.
Ironisnya, kita seperti sedang membangun generasi yang kuat mengunyah, tapi lemah menganalisis. Sekolah tetap kekurangan guru dan fasilitas, kurikulum gonta-ganti seperti menu katering, tapi jangan khawatir ada lauk. Seolah-olah otak bisa tumbuh dari protein tanpa latihan berpikir. Seolah-olah masa depan bisa disiapkan dengan sendok, bukan buku.
Di balik senyum kebijakan ini, terselip pesan yang cukup jelas: negara tidak butuh warga yang cerdas, cukup warga yang patuh dan tidak lapar. Isi perut dijadikan prestasi, isi kepala dianggap urusan pribadi. Kalau masih miskin secara intelektual, ya persetan yang penting statistik gizi naik.
Dan tentu saja, semua ini dibungkus rapi sebagai keberpihakan pada rakyat. Padahal, memberi makan tanpa mencerdaskan itu seperti mengisi bensin mobil tanpa setir: bisa jalan sebentar, tapi tidak tahu mau ke mana. Negara kenyang, arah kosong.
Akhirnya, kita pun paham: MBG bukan soal gizi semata, tapi filosofi pembangunan. Makan dulu, mikir nanti. Kalau nanti tidak sempat mikir, ya sudah yang penting sudah makan.
