Oleh: Abdul Karim
(Mahasiswa Hukum Tata Negara)
Perdebatan mengenai relasi antara agama dan negara seolah tak pernah menemukan titik henti dalam sejarah peradaban manusia. Di era modern saat ini, ketika sistem demokrasi sekuler kerap diklaim sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal, diskursus mengenai sejauh mana konstitusi harus mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan tetap menjadi ruang diskusi yang hangat. Pertanyaan mendasarnya tidak banyak berubah: apakah hukum negara harus memiliki landasan mutlak pada moralitas agama, atau justru negara harus memisahkan diri sepenuhnya dari urusan keagamaan demi menjamin kesetaraan hak warga negaranya?
Di tengah pusaran perdebatan tata negara ini, nama Abul A’la Al-Maududi hadir sebagai salah satu pemikir politik Islam paling berpengaruh sekaligus paling berani di abad ke-20. Melalui gagasan besarnya mengenai “Islamisasi Negara”, Al-Maududi tidak sekadar mengkritik sistem sekularisme Barat, melainkan menawarkan sebuah konstruksi ketatanegaraan baru yang dikenal dengan istilah teo-demokrasi. Namun, bagi para pengkaji Hukum Tata Negara, pemikiran tokoh asal Pakistan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memancarkan daya tarik sebagai inspirasi pembentukan negara berbasis moral, namun di sisi lain, gagasannya melahirkan deretan kontroversi ketika dibenturkan dengan hak asasi manusia, nasib kelompok minoritas, dan prinsip-prinsip dasar demokrasi modern.
Akar Historis dan Konsep Hakimiyyah
Untuk memahami secara utuh arah pemikiran Al-Maududi, kita harus terlebih dahulu melihat konteks historis yang melatarbelakanginya. Al-Maududi merumuskan pemikirannya pada masa pergolakan pra dan pasca-kemerdekaan anak benua India. Ia menyaksikan bagaimana umat Islam menghadapi krisis identitas di tengah cengkeraman kolonialisme Inggris dan ancaman dominasi kultur politik sekuler. Dari kegelisahan sosiopolitik inilah, ia merasa perlu membangun sebuah benteng ideologis yang kokoh agar identitas politik umat tidak larut dalam sistem nilai yang dianggapnya asing dan dekaden.
Fondasi utama dari bangunan ideologi tersebut adalah konsep Hakimiyyah (Kedaulatan Mutlak Tuhan). Dalam kacamata Hukum Tata Negara modern, kedaulatan tertinggi (supreme power) biasanya dikembalikan kepada rakyat atau konstitusi. Namun, Al-Maududi secara tegas menolak prinsip demokrasi Barat yang meletakkan kedaulatan hukum murni pada akal dan kehendak manusia. Baginya, satu-satunya pemegang kedaulatan de jure adalah Tuhan, sementara manusia—termasuk negara dan lembaga perwakilan—hanyalah pelaksana atau khalifah yang bertugas menjalankan hukum-hukum Tuhan di muka bumi.
Penolakan terhadap kedaulatan manusia ini bukan berarti Al-Maududi mengadvokasi sistem teokrasi ala abad pertengahan di mana kaum agamawan (klerus) memerintah secara diktator. Ia merumuskan jalan tengah yang ia sebut sebagai “Teo-Demokrasi”. Dalam sistem ini, rakyat tetap diberikan kedaulatan politik yang terbatas (demokrasi), namun setiap produk perundang-undangan dan kebijakan publik tidak boleh keluar dari batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Tuhan (teo).
Inspirasi: Merawat Moralitas Konstitusi
Bagi sebagian pemikir dan aktivis politik, gagasan “Islamisasi Negara” ini memancarkan daya tarik yang sangat inspiratif. Teo-Demokrasi menawarkan sebuah “pagar moral” yang absolut bagi jalannya roda pemerintahan. Dalam demokrasi liberal yang murni sekuler, kebenaran hukum seringkali hanya diukur dari suara mayoritas. Jika mayoritas parlemen menyetujui sebuah undang-undang yang korup atau melegalkan sesuatu yang secara moral cacat, maka hal itu akan tetap sah secara hukum positif.
Konsep Al-Maududi memotong celah tirani mayoritas tersebut. Gagasannya menginspirasi sebuah sistem ketatanegaraan di mana negara tidak dibiarkan hampa nilai (value-free). Penguasa, parlemen, maupun aparatur negara disadarkan bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Mereka terikat pada hukum moral ilahiah yang lebih tinggi. Konsep ini secara filosofis memberikan jaminan bahwa hukum tidak akan bisa dimanipulasi sekadar untuk melayani syahwat kekuasaan atau kepentingan pragmatis segelintir elite politik.
Kontroversi: Celah Otoritarianisme dan Hak Minoritas
Akan tetapi, ketika gagasan ideal ini ditarik ke dalam realitas praktik ketatanegaraan modern, ia membentur dinding realitas yang memicu kontroversi panjang. Kontroversi pertama berkaitan dengan problem penafsiran. Jika kedaulatan tertinggi adalah hukum Tuhan, maka pertanyaannya adalah: siapakah otoritas yang berhak menafsirkan hukum Tuhan tersebut secara final? Dalam praktiknya, ketiadaan lembaga penafsir yang disepakati justru membuka peluang lahirnya otoritarianisme baru. Negara atau kelompok penguasa dapat dengan mudah membungkam oposisi dengan dalih bahwa kebijakan mereka adalah representasi dari “Hukum Tuhan”, dan menentang penguasa sama dengan menentang Tuhan itu sendiri.
Kontroversi kedua, yang paling tajam disorot oleh pakar tata negara, adalah menyangkut kesetaraan kewarganegaraan (equal citizenship). Konsep negara ideologis yang digagas Al-Maududi secara inheren menciptakan stratifikasi atau pembedaan hak politik warga negara berdasarkan keyakinan agamanya. Kelompok minoritas (non-muslim) diakomodasi keamanannya sebagai dzimmi, namun mereka tidak memiliki hak konstitusional yang setara untuk menduduki jabatan-jabatan strategis atau menjadi kepala negara. Bagi tatanan hak asasi manusia modern dan negara bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, segregasi hak konstitusional berbasis sentimen agama ini jelas merupakan sebuah kemunduran demokrasi yang tidak bisa diterima.
Jika kita bawa perdebatan teori Al-Maududi ini ke dalam lanskap ketatanegaraan Indonesia, kita akan menemukan ruang refleksi yang sangat kaya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memilih jalan yang unik: tidak menjadi negara sekuler yang membuang agama, tetapi juga tidak menjadi negara teokrasi yang berasaskan satu agama tertentu. Melalui Pancasila dan UUD 1945, para pendiri bangsa kita seolah sudah mengantisipasi benturan yang dikhawatirkan dalam teori Al-Maududi. Indonesia mengakomodasi nilai moralitas ketuhanan sebagai sumber etika bernegara, namun tetap menjamin kesetaraan hak konstitusional bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agamanya.
Oleh karena itu, dalam kacamata Hukum Tata Negara, pemikiran Al-Maududi tidak sepatutnya ditelan mentah-mentah sebagai sebuah panduan operasional yang kaku untuk zaman sekarang. Gagasannya harus dibaca secara kontekstual sebagai produk sejarah dari sebuah krisis pasca-kolonial. Al-Maududi telah berjasa memberikan kritik yang sangat tajam terhadap cacat bawaan demokrasi liberal Barat yang acapkali amoral dan sekuler. Namun, memaksakan konsep negara ideologis yang eksklusif di tengah realitas dunia yang semakin plural dan multikultural justru berpotensi merusak sendi-sendi kesepakatan bersama (social contract) yang telah dibangun sebuah bangsa.
Pada akhirnya, menjawab pertanyaan apakah gagasan Islamisasi negara milik Al-Maududi merupakan sebuah inspirasi atau kontroversi, jawabannya adalah keduanya. Al-Maududi adalah seorang pemikir besar yang berhasil meletakkan dasar bahwa politik dan moralitas agama tidak bisa dipisahkan begitu saja. Gagasannya akan selalu menjadi inspirasi bagi mereka yang mendambakan sistem politik yang sarat akan nilai-nilai ketuhanan. Namun di saat yang sama, ia akan tetap memicu kontroversi dan perdebatan panjang di ruang-ruang kuliah Hukum Tata Negara sebagai sebuah peringatan: bahwa ketika hukum Tuhan yang absolut coba diinterpretasikan dan dimonopoli oleh otoritas negara yang relatif, di situlah celah tirani baru berpotensi lahir.
