Catatan Kelam Industri Perairan Indonesia, Pemerintah Tidak Kunjung Lakukan Penanganan Serius

Ilustrasi pencemaran laut oleh limbah cair (Foto: Pixabay)

Suarakampus.com- Pencemaran Laut Lampung terjadi tiga tahun berturut-turut dan baru diketahui pada 8 Maret 2021 lalu, namun sampai sekarang belum ada penanganan serius dari pemerintah. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan pada tahun 2020 kasus ini terjadi di enam desa, sedangkan tahun 2021 menyebar hingga pada lima titik di lima Kabupaten Provinsi Lampung.

“Pencemaran yang dilakukan dapat mengganggu ekosistem laut, serta limbah yang dihasilkan juga serupa dengan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 hal sama terjadi di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung,” katanya, Kamis (17/03).

Lanjutnya, penyebaran limbah berbau seperti solar yang berwarna hitam pekat tersebut dapat membahayakan biota laut. “Hal ini perlu penanganan cepat dari pemerintah, sehingga tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya,” ucapnya.

“Belum ada penangganan serius serta transparansi dari pemerintah terkait pencemaran Laut Lampung, hingga masyarakat tidak melihat kelanjutan dari hal ini,” tambahnya saat menyampaikan materi.

Irfan berharap, agar kasus serupa tidak terulang kembali ke depannya serta pemerintah lebih jeli lagi dalam melihat permasalahan supaya mampu menegakkan hukum secara tegas. “Semoga pemerintah dapat mengungkap sumber pencemaran ini, dan bertanggungjawab serta peka dengan isu-isu lingkungan,” harapnya.

Lain halnya dengan Irfan, Direktur Eksekutif Daerah (ED) Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menjelaskan kasus sama juga terjadi di Selat Sunda, peristiwa ini menjadi catatan kelam bagi sektor industri perairan di Indonesia.

Kata dia, Pesisir Teluk Sunda mengalami tekanan berat dan tidak mumpuni dari segi dukungan maupun ekosistemnya. Pasalnya, dalam masa 10 tahun pencemaran ini kerap terjadi. “Kita perlu mendesak pemerintah agar melakukan audit lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Manager Kampanye Pesisir Pulau-pulai Kecil (Pela) Eksekutif Nasional (EN) Walhi, Parid Riwanuddin menegaskan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) beban industri di Lampung dan Selat Sunda ini berat, sehingga hal ini menjadi evaluasi untuk pemerintah. “Hal ini telah melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 Juncto, UU Nomor 1 Tahun 2014, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang dua pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku,” pungkasnya.

Parid menuturkan tidak terlihatnya keseriusan pemerintah dalam penyelamatan Laut dan Pesisir, mestinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penanganan secara langsung ke lapangan. “Seharusnya KKP menjadi yang terdepan untuk melakukan investigasi, serta menjalankan fungsi dan mandat sesuai Undang-undang yang berlaku,” tuturnya. (ndn)

Wartawan: Rais Shiddiq (Mg)

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

Berikut Grand Final Top Five Winner Duta Kampus UIN IB

Next Post

Duta Kampus UIN IB Bertekad Jalankan Program dengan Tingkatkan Rasa Solidaritas

Related Posts
Total
0
Share
410 Gone

410 Gone


openresty