Suarakampus.com- Rayakan hari jadi ke-2, langgam.id gelar talkshow bersama akademisi dan aktivis antikorupsi. Tema talkshow tersebut adalah “Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Antikorupsi”, yang bertempat di Kantor Langgam.id, Alai Parak Kopi, Kota Padang, Jumat (08/01).
Adapun narasumber yang mengisi talkshow ini di antaranya, Eks Pegawai Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nanang Farid; Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah; Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand, Charles Simabura. Selain itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga bertindak sebagai narasumber.
Membuka talkshow, Charles Simabura menilai Sumbar dapat menjadi rujukan penanganan tindak pidana korupsi yang cukup baik. Katanya, angka korupsi di Sumbar terbilang kecil.
Ia membandingkan perilaku koruptif oleh kepala daerah dengan provinsi lain di Sumatera, Sumbar, kata dia, lebih baik dari provinsi lainnya. “Untuk level gubernur, Bengkulu pernah (korupsi), Riau dua kali, Sumut juga dua kali, Bengkulu juga pernah, Jambi iya juga baru-baru ini. Hanya Sumbar yang lewat,” kata Akademisi Fakultas Hukum Unand itu.
“Sumbar dalam masalah korupsi memiliki angka yang lebih kecil, walaupun banyak investor yang ingin masuk dalam distribusi kekayaan alam,” tambahnya.
Sementara itu, Nanang Farid berpandangan bahwa selama ini kepala daerah yang terlibat korupsi tidak dapat memisahkan diri dari kepentingan politik. Untuk itu, agar terhindar dari tindak pidana korupsi, seorang kepala daerah harus membebaskan diri dari kepentingan partai politik.
Terkait masa depan gerakan antikorupsi di Indonesia, menurut Nanang selama ini pemberantasan korupsi dapat dikatakan memuaskan walaupun masih sering terjadi. “Indeks persepsi korupsi Indonesia pasca reformasi terus membaik,” katanya.
Sementara itu, Eks Jubir KPK Febri Diansyah berpandangan bahwa, akar masalah korupsi di Indonesia berada di sektor hukum dan politik yang harus dibenahi. “Dalam kepastian hukum, sebenarnya kita tidak lagi berbicara soal kekuasaan, tapi pada ranah kepercayaan,” katanya.
“Sektor politik yang harus diperbaiki adalah komitmen dari partai politik untuk memberantas korupsi,” katanya.
Wartawan: Harry Elta (Mg)
