Irwandi: Peran dan Fungsi Legislatif untuk Pengembangan Keterampilam Mahasiswa

Potret Irwandi, Anggota Terpilih DPRD Kota Padang dalam Sekolah Legislatif 2024 di Convention Room III, Perpustakaan Pusat UIN IB. (Sumber: Chintia/suarakampus.com)

Suarakampus.com- Lembaga Legislatif memiliki peran penting dalam pengembangan keterampilan mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam Sekolah Legislatif 2024 yang diadakan oleh Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) di Confetention Room III, Perpustakaan Pusat UIN IB, Kamis (27/06).

Selaku pemateri, Irwandi menjelaskan lembaga legislatif adalah salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam sistem pemerintahan. “Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Lanjutnya, tujuan utama lembaga legislatif adalah untuk menjalankan fungsi legislasi yang meliputi pembentukan Undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang. “Menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, Ia memaparkan, tujuan legislatif ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Undang-undang yang berpihak kepada kepentingan rakyat, menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga pemerintahan dalam sistem checks and balances, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat melalui jalur legislatif. “Ketiga tujuan ini hendaknya tercapai dalam pelaksanaan Undang-undang,” tuturnya.

Kemudian, ia menjabarkan, peran dan fungsi pokok lembaga legislatif
yaitu menyusun rencana pembangunan nasional dan anggaran negara, menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan nasional, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan hukum, menjaga hubungan antara Indonesia dengan negara lain melalui hubungan parlemen, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan kebijakan pemerintah, dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan pengangkatan pejabat negara seperti hakim, jaksa, dan pejabat lainnya. “Hal tersebut menjadi acuan terhadap lembaga legislatif dalam pembangunan nasional,” ucapnya.

Irwandi juga menjelaskan, Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD) menjalankan fungsi anggaran yaitu kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD). “APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah,” paparnya.

Selain itu, ia menerangkan, fungsi pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya. “Pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah,” jelasnya.

Terakhir, ia memberikan pesan kepada peserta untuk mulai membangun kepercayaan dan branding diri.
“Semua mahasiswa bisa menjaga kepercayaan hingga mencari banyak relasi untuk mudah berkomunikasi,” tutupnya. (rhm)

Wartawan : Chintia Agustin (Mg), Siska Maharani (Mg)

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

UKM KSI Ulul Albab dan KAMMI UIN IB Padang Gelar Talkshow Kebangsaan

Next Post

Sosialisasi Koordinasi Ormawa FDIK: Langkah Awal Menuju Sinergi Organisasi

Related Posts
Total
0
Share
410 Gone

410 Gone


openresty