Suarakampus.com- Koalisi Penyelamatan Hutan Masa Depan Mentawai menggelar aksi “Pekan Masijago Mentawai”, mulai 09-15 Februari 2022 mendatang. Kegiatan ini pada Jumat (15/02) sore juga turut diisi dengan aksi diam.

Berdasarkan pengamatan suarakampus.com, belasan massa yang tergabung dalam aksi tersebut membentangkan spanduk dengan salah satunya bertuliskan “Hutan Masa Depan Mentawai”. Seperti di lokasi bundaran simpang lampu merah, depan Masjid Raya Sumbar, Padang.

Hal ini turut disampaikan Perwakilan Koalisi, Indira Suryani bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mengangkat isu menyempitnya ruang hidup Masyarakat Mentawai, karena banyak konsesi-konsesi perusahaan di kawasan hutan. “Padahal Masyarakat Mentawai hidup dan menikmati kebahagiannya dari hutan,” katanya.

Kata dia, berdasarkan data di Pulau Siberut, Sikakap dan Sipora sudah banyak dibebani izin perusahaan kayu yang semakin meningkat, sehingga mengesampingkan ruang hidup Masyarakat Mentawai. “Di Pulau Siberut saja telah ada 190.500 Ha ditunjuk sebagai Taman Nasional, dan +/- 68.000 Ha hutan produksi untuk perusahaan yang terdiri dari PT. SSS dan PT BAE,” ucapnya.

Lanjutnya, saat ini hanya ada 44.000 Ha hutan produksi di Siberut yang sebenarnya sedang diajukan untuk masyaratat adat. Meski begitu, katanya, dilahan yang sama juga diajukan perusahaan untuk pemanfaatan kayu. “Tentu saja kami Koalisi tidak setuju dengan hal itu,” tutur Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang itu.

“Hari ini kami lakukan aksi diam untuk memastikan hutan produksi 44.000 Ha diberikan saja untuk Masyarakat Mentawai, dengan mekanisme hutan adat. Kemudian, saat ini diajukan ke Kementerian KLHK seluas 7.265,05 Ha dan 20.680,22 Ha, selanjutnya sedang diproses di pemerintahan Mentawai,” jelasnya.

Sementara itu, Indira meminta dukungan Masyarakat Sumbar agar bersama melindungi kawasan Hutan Mentawai untuk masyarakat adat. “Semestinya hutan di Mentawai diberikan untuk ruang hidup masyarakat adat, bukan untuk perusahaan,” harapnya (nsa)

Wartawan: Muhammad Iqbal