LBH Padang: Pastikan Kampus UIN IB Aman dari Predator Seksual

Aksi Demonstrasi Mahasiswa UIN IB (Sumber: Dokumen suarakampus.com)

Suarakampus.com- Aksi demonstrasi oleh Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang pada Rabu, (23/11) lalu telah melayangkan beberapa tuntutan, salah satunya adalah dugaan kekerasan seksual di kampus. Dalam keterangan beberapa media, kampus UIN IB belum memiliki regulasi dan lembaga Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Selain itu, Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga UU No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual masih belum diadaptasi secara serius oleh kampus. Saat demonstrasi, Menteri Advokasi Hukum dan HAM Dema UIN IB Padang, Ulva Salsabilah menyampaikan dan banyak menerima laporan mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual oleh dosen.

“Sekarang ini, sudah tiga orang yang sudah mengantongi alat bukti, bentuk pelecehan pun beragam, mulai menyentuh tanpa izin di kelas sampai bimbingan skripsi di luar dengan mengajak karaokean dan berenang,” ungkapnya saat aksi berlangsung.

Kasus kekerasan seksual masih sulit diungkap lantaran paradigma yang menganggap kejahatan seksual adalah aib bagi korban serta relasi kuasa yang semakin melanggengkan kekerasan seksual terus terjadi, terlebih korban tidak mampu menghadirkan bukti otentik lainnya. Hal ini semakin membuat predator seksual semakin meningkatkan eskalasi kekerasan seksualnya seperti pencabulan dan perkosaan.

Advokat Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Decthree Ranti Putri menuturkan kampus UIN IB mesti pro aktif melakukan investigasi atas laporan kekerasan seksual. Menurutnya, kampus UIN IB juga harus membuka kanal pengaduan agar mempermudah pelaporan korban dengan tetap menjaga kerahasiaan dan melindungi korban dari serangan balik pelaku.

“Kampus UIN IB harus berbenah membuat regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus sehingga dapat menjamin ruang aman dan bebas dari kekerasan seksual,” jelasnya pada siaran pers LBH Padang Kamis, (24/11).

Lanjutnya, kampus UIN IB mesti mengimplementasikan Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang mengamanahkan untuk setiap kampus segera membentuk Satgas PPKS dalam mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual. “Dengan adanya Satgas PPKS, para pelaku bisa dijatuhi sanksi secara internal sehingga dapat menekan angka kekerasan seksual yang terjadi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, LBH Padang memberikan catatan penting untuk kampus UIN IB, diantaranya:

1. Segera membentuk regulasi PPKS di lingkungan kampus UIN IB
2. Segera membentuk Satgas PPKS dan memproses pengaduan korban
3. Berikan ruang aman dan keadilan terhadap korban serta lindungi identitas korban
4. Adili pelaku dan zero tolerance terhadap predator seksual. (hry)

Wartawan: Redaksi

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

Rektor UIN IB Terima 17 Tuntutan yang Dilayangkan Mahasiswa

Next Post

Berikut Enam Cara Menjaga Ketahanan Tubuh Saat Hujan

Related Posts
Total
0
Share
Hacklinkizmir nakliyatbalgat nakliyateryaman evden eve nakliyatçankaya nakliyat