Oleh: Davy Hendri
Laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), tentang kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), harus menjadi titik balik dalam pendekatan kita mengevaluasi kebijakan publik. Daripada terjebak pada debat tentang jumlah paket yang terdistribusi atau nilai anggaran per paket, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar tentang outcome. Apakah program ini benar-benar menghasilkan perbaikan status gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia, atau justru menjadi program administratif yang menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata?
Ironi keracunan massal yang menimpa ribuan anak di 16 provinsi ini, memberikan peluang berharga, albeit secara tragis, untuk menata ulang fokus. Dari sekadar memenuhi target administratif menuju jaminan dampak yang substantif dan berkelanjutan. Kegagalan dalam menjamin keamanan sebuah program gizi adalah kemunduran yang tidak boleh kita toleri.
Dari Kuantitas menuju Kualitas Hidup
Keunggulan sebuah program seharusnya diukur dari kemampuannya menciptakan perubahan nyata pada kualitas hidup penerima manfaat. Untuk MBG, serangkaian pertanyaan kritis harus menjadi kompas evaluasi, yang melampaui sekadar laporan kuarter dan foto-foto seremonial pembagian makan.
Pertama, apakah makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan aman, atau hanya sekadar memenuhi perut?. Outcome yang diinginkan adalah penurunan prevalensi stunting, wasting, dan anemia yang terukur melalui survei status gizi berkala. Bukan hanya daftar kehadiran anak yang menerima makanan. Setiap paket makanan harus dilihat sebagai intervensi medis-sosial yang presisi. Bukan pula semata sebagai komoditas logistik belaka.
Kedua, apakah program ini memberdayakan orang tua dan komunitas, dalam memahami pola makan bergizi, atau justru menciptakan ketergantungan pasif?. Keberhasilan sejati terletak pada apakah pengetahuan tentang gizi, diversifikasi pangan lokal, dan praktik higienitas tertransfer dan menjadi budaya berkelanjutan di tingkat keluarga ?. Outcome jangka panjangnya adalah kemandirian keluarga dalam menyajikan gizi seimbang. Bukan menciptakan ketergantungan abadi pada bantuan pemerintah.
Ketiga, apakah mekanisme distribusi yang digunakan justru menimbulkan risiko kesehatan baru ?. Outcome terpenting dari setiap program kesehatan masyarakat adalah primum non nocere dan jangan membahayakan. Keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Kegagalan di titik ini secara otomatis menggugurkan klaim manfaat program apapun.
Jebakan Fatal Mengorbankan Outcome
Untuk mencapai outcome yang bermakna, beberapa jebakan besar harus dihindari dengan sengaja dan disiplin. Utamanya adalah menjauhi pendekatan seragam dan terburu-buru yang dipaksakan secara politis. Memaksakan satu model MBG untuk seluruh Indonesia, dari perkotaan di Jawa yang memiliki akses logistik memadai, hingga daerah terpencil di Papua Barat dengan infrastruktur yang terbatas adalah sama dengan merencanakan kegagalan.
Sebuah daerah dengan infrastruktur logistik dan pengawasan kesehatan yang baik, mungkin siap dengan model makanan siap saji yang kompleks. Sementara itu, daerah dengan kapasitas terbatas akan lebih berhasil dengan model yang lebih sederhana dan aman. Misalnya, distribusi bahan pangan lokal bergizi yang mudah diolah. Bisa pula dalam bentuk program voucher yang sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Secara drastis mengurangi risiko kontaminasi selama distribusi.
Selain itu, harus dihindari kekakuan birokratis dalam penganggaran yang mengorbankan relevansi dan kualitas. Alokasi nilai per paket yang kaku (misalnya, Rp 15.000–Rp 17.000) bisa menjadi tidak relevan di berbagai daerah. Nilai ini terlalu kecil untuk daerah dengan harga pangan tinggi (seperti Papua). Sehingga penyedia terpaksa menurunkan kualitas atau porsi. Sebaliknya, di daerah dengan harga pangan rendah (seperti Jawa Tengah), justru terjadi surplus anggaran yang berisiko tidak terserap optimal. Atau malah dimanfaatkan untuk bahan berkualitas rendah hanya demi menyesuaikan laporan administrasi.
Simulasi sederhana memperjelas hal ini. Dengan alokasi seragam Rp 15.000 per paket. Di Papua, biaya riil bisa mencapai Rp 22.000, sehingga tiap paket kekurangan Rp 7.000 dan berpotensi mengorbankan kualitas. Jakarta, biaya riil Rp 12.000, menciptakan surplus Rp 3.000 per paket yang rawan inefisiensi. Selain itu, Jawa Tengah, biaya riil Rp 10.000, menciptakan surplus lebih besar Rp 5.000 per paket. Hal ini akan beresiko jika wtanpa fleksibilitas, menjadi ruang mark-up atau belanja non-prioritas. Total deviasi ini bisa mencapai jutaan rupiah hanya dalam 1.000 paket distribusi. Apalagi bila dikalikan skala nasional.
Perlu adanya fleksibilitas fiskal berbasis indeks harga regional. Daerah dengan harga pangan tinggi membutuhkan top-up atau subsidi logistik. Sementara daerah dengan harga murah perlu mekanisme pengalihan surplus untuk meningkatkan kualitas (misalnya menambah sumber protein hewani atau buah segar). Prinsipnya, setiap rupiah harus diarahkan pada outcome gizi. Bukan sekadar menghabiskan pagu. Audit berbasis outcome dan dashboard publik juga penting untuk mencegah mark-up dan memastikan efisiensi.
Pelaksanaan Berjenjang
Pertanyaan sentralnya bukan lagi “kapan program bisa dilaksanakan secara serentak?”. Melainkan “dalam bentuk apa dan dengan tahapan seperti apa program ini diluncurkan sesuai dengan peta jalan peningkatan kapasitas masing-masing daerah?”. Jawabannya terletak pada penerapan prinsip keadilan prosedural dan kesiapan bertahap. Adil prosedural bukan berarti memperlakukan semua daerah secara sama. Tetapi memberikan perlakuan yang sesuai dengan konteks dan kemampuannya.
Peluncuran program, harus dilakukan secara berjenjang dan terkondisi. Daerah harus dikategorikan berdasarkan indeks kesiapan yang diukur dari tiga pilar utama. Pertama, kapasitas logistik dan rantai pasok. Ketersediaan infrastruktur pendingin, transportasi, dan sistem distribusi yang andal. Kedua, kapasitas pengawasan dan regulasi. Kekuatan Dinas Kesehatan setempat, BPOM daerah, dan sistem pelaporan insiden untuk memastikan standar keamanan pangan. Ketiga, keterlibatan dan kapasitas komunitas. Tingkat partisipasi orang tua, sekolah, dan organisasi masyarakat dalam mendesain dan mengawasi program.
Daerah dengan skor kesiapan tinggi dapat diberikan mandat untuk melaksanakan model yang lebih kompleks. Daerah dengan kesiapan menengah dapat memulai dengan program percontohan (pilot project) terbatas dengan pendampingan intensif. Sementara daerah dengan kesiapan rendah, harus difokuskan terlebih dahulu pada pembangunan kapasitas. Hal itu melalui pelatihan, penguatan sistem kesehatan, dan intervensi berbasis komunitas yang rendah risiko. Point itu yang harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum mereka menerima intervensi berskala penuh.
Dengan kata lain, jadwal pelaksanaan penuh ditentukan oleh pemenuhan kriteria kesiapan yang transparan. Bukan oleh target politik atau kalender fiskal nasional. Sebuah daerah dinyatakan “siap” ketika ia mampu mendemonstrasikan kemampuan untuk menjawab “ya” terhadap pertanyaan mendasar. “Dapatkah kami menjamin keamanan dan kualitas gizi setiap intervensi, serta memiliki sistem untuk mengukur dampak kesehatan yang dihasilkan pada anak?”
Reset Sebagai Pemulihan Kepercayaan
Akhirnya, evaluasi program MBG harus menempatkan Indonesia dalam peta global. Banyak negara berkembang yang berhasil mengurangi malnutrisi melalui program makan di sekolah. Namun, mereka melakukannya dengan sistem monitoring yang ketat, pengawasan keamanan pangan yang berlapis, dan keterlibatan masyarakat sipil yang kuat. Benchmark internasional ini penting. Bukan sekadar menyalin mentah. Tetapi memastikan Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sudah dipelajari oleh negara lain.
Saatnya menggeser paradigma secara fundamental. Dari kebanggaan pada angka partisipasi dan kecepatan penyerapan anggaran, beralih kepuasan pada perbaikan nyata angka stunting, status gizi. Yang paling utama, justru kepercayaan publik. Berani terus-menerus mempertanyakan outcome riil di tingkat penerima manfaat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peluang untuk melakukan reset.
Reset ini bukan tentang membatalkan program. Namun, menempatkannya pada rel yang benar. MBG sebagai investasi evidence-based yang hati-hati dan terukur. Benar-benar memprioritaskan keselamatan serta masa depan generasi penerus bangsa.
