Suarakampus.com– Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam diskusi mengenai konflik sumber daya alam di Sumatera Barat. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Kamis (05/03).
Muhammad Al Khori menjelaskan, konflik sumber daya alam dapat dilihat dari pengalaman masyarakat Bonjol. “Sebagian masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait proyek dan pembebasan lahan,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan lain muncul ketika harga ganti rugi tanah yang ditawarkan tidak sesuai kesepakatan. “Bahkan, keadaan mereka tidak selalu persis dengan apa yang tersebar di media,” katanya
Ia melanjutkan, harga tawar tanah mulanya berkisar Rp.500 ribu per meter, namun dalam praktiknya tidak sesuai. “Hal ini kemudian memicu penolakan sebagian warga yang merasa keberatan dengan nilai yang ditetapkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Fikria Deswika menyoroti kondisi yang terjadi di wilayah Batu Bajanjang, masyarakat mulai mempertanyakan berbagai dampak dari proyek yang masuk ke wilayah tersebut. “Terutama yang berkaitan dengan lingkungan serta keberlanjutan sumber penghidupan,” jelasnya.
Ia menilai kekhawatiran tersebut muncul karena masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai. “Kondisi ini memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat,” sebutnya.
Sementara itu, relawan Nagari Pandai Sikek, Nisa, menjelaskan masyarakat mempelajari pengalaman daerah lain sebelum menentukan sikap terhadap aktivitas eksplorasi yang terjadi di wilayah mereka. “Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memahami berbagai kemungkinan dampak yang dapat muncul,” katanya.
Menurutnya, diskusi-diskusi kecil yang dilakukan di tengah masyarakat menjadi ruang bagi warga untuk saling bertukar pandangan. “Melalui diskusi tersebut masyarakat berusaha memahami potensi dampak dari proyek yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Sebagai penanggap, Tommy Adam menilai berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah disebabkan oleh minimnya transparansi dalam pembangunan. “Keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” sebutnya.
Ia menegaskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. “Keberlanjutan kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (Fau)
Wartawan : Nur Hanifah (Mg)
