Suarakampus.com – Muhammad Kapitra Ampera, pengacara sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengungkapkan, bahwa kasus Harun Masiku bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga syarat kepentingan politik. Pernyataannya disampaikan dalam diskusi Dua Sisi bertema Misteri Harun Masiku: Hasto vs KPK, Kamis (13/02).
Kapitra Ampera menuturkan, status tersangka Harun Masiku tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. “Kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, tarik-menarik kepentingan dalam kasus ini dapat menghambat keadilan. “Hukum kerap dijadikan alat politik,” ungkapnya.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa beberapa pihak memanfaatkan kasus ini demi kepentingan tertentu. “Independensi hukum harus tetap dijaga,” katanya.
Kapitra menekankan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memikul tanggung jawab besar dalam menangani perkara ini. “Lembaga ini harus bertindak objektif tanpa tekanan politik,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan validitas bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka. “Semua pihak berhak mendapatkan keadilan,” tuturnya.
Kapitra menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam setiap proses hukum. “Publik berhak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya,” katanya.
Ia menambahkan, proses peradilan yang terbuka akan memberikan kejelasan bagi masyarakat. “Tidak boleh ada upaya menutupi fakta,” tegasnya.
Kapitra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kasus ini dengan sikap kritis. “Keterlibatan publik adalah kunci tegaknya keadilan,” Tutupnya. (Red)
Wartawan: Verlandi putra
