Suarakampus.com- Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dijayadi Hanan menyebutkan, partai politik semakin jauh dari peran dan fungsinya sebagai lembaga demokrasi yang menjembatani masyarakat dengan negara. Menurutnya, ada tiga permasalahan utama yang dialami parpol saat ini, seperti menguatnya oligarki di internal parpol, transparansi, dan hubungan yang jauh dengan masyarakat.
Salah satu indikator menguatnya oligarki internal parpol, kata Dijayadi, terlihat dari hadirnya produk hukum dan kebijakan yang didominasi oleh kepentingan elit. Namun, di sisi lain lembaga yang diisi oleh parpol seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), gagal melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Dijayadi mengatakan, hal itu terjadi lantaran parpol sudah tidak terbuka terhadap langkah-langkah politik yang diambil dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Keterbukaan tersebut, kata dia, sangat dipengaruhi oleh peran oligarki yang terafiliasi dengan parpol.
“Seperti yang baru-baru ini, banyak partai mendukung RUU Pemilu untuk dibahas, tapi besoknya dengan mudah mencabut sikap tanpa alasan yang jelas,” kata Dijayadi dalam webinar bertajuk Melihat Indonesia Kontemporer, Minggu (11/04) malam.
Banyak produk politik yang jauh dari kepentingan umum, seperti Revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba dan matinya mekanisme chack and balance. “Parpol beropersi seperti black box,” katanya.
“Para pemilih sangat mudah meninggalkan parpol dari pemilu ke pemilu, ini menandakan hubungan parpol dengan masyarakat tidak erat,” lanjutnya.
Berdasarkan survei LSI pada Februari 2021, menunjukkan 60 persen masyarakat berpendapat anggota DPR sangat cepat lupa dengan pemilih. Sementara, 54 persen masyarakat menganggap apa yang dibutuhkan publik tidak dianggap begitu penting oleh anggota DPR.
Dijayadi mengatakan, kurang dari 50 persen masyarakat tidak percaya kepada parpol. “Parpol selalu berada di posisi paling bawah,” katanya.
Wartawan: Nandito Putra
