Suarakampus.com– Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang menggelar aksi dialog damai bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Senin (11/5). Dalam aksi jilid II tersebut, massa aksi membawa 11 tuntutan yang berfokus pada persoalan ketenagakerjaan dan Pendidikan.
Presiden Mahasiswa UIN IB, Ulil Amri mendesak pemerintah daerah agar meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat. “Kami meminta pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan ini, baik di tingkat daerah maupun pusat,” ujarnya.
Ulil Amri menegaskan, revisi sistem upah minimum harus berbasis kebutuhan hidup layak (KHL) yang riil dan tidak sekadar hitungan matematis. “Upah harus mencerminkan kebutuhan hidup yang sebenarnya, bukan justru menekan pekerja,” katanya.
Selain persoalan upah, Ulil Amri juga menyoroti praktik outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai merugikan pekerja. “Kepastian kerja harus dikembalikan agar buruh tidak terus berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN IB tersebut turut menuntut mekanisme perlindungan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih efektif. “Pekerja harus mendapatkan pesangon penuh dan jaminan pendapatan sementara ketika mengalami PHK,” lanjutnya.
Dalam tuntutan lainnya, Ulil Amri meminta perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dengan biaya yang lebih terjangkau. “Seluruh pekerja berhak memperoleh perlindungan sosial yang layak tanpa terkecuali,” sebutnya.
Di sektor pendidikan, Ulil Amri mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan kenaikan UKT yang dinilai memberatkan mahasiswa dan keluarga. “UKT harus kembali pada standar keterjangkauan agar tidak ada mahasiswa yang putus kuliah,” katanya.
Ulil juga meminta peningkatan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN agar lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat. “Anggaran pendidikan harus berdampak langsung pada akses dan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, Ulil menuntut perluasan program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan penghentian kriminalisasi terhadap aksi mahasiswa maupun buruh.
“Perjuangan damai tidak boleh dibungkam hanya karena menyampaikan aspirasi,” imbuhnya.
Menanggapi persoalan tersebut, secara ringkas Dinas Ketenagakerjaan Sumbar, Firdaus Firman menyatakan seluruh aspirasi massa aksi telah dicatat untuk ditindaklanjuti melalui ruang dialog lanjutan. “Kami siap membuka ruang diskusi bersama mahasiswa agar tuntutan ini dapat dibahas lebih lanjut,” katanya.
Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Fuadi menjelaskan, program beasiswa seperti Dana Rajawali telah disediakan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. “Program ini terbuka dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan,” jelasnya. (Rar)
Wartawan : Haida Putri Lubis (Mg)
