Sema UIN IB Kritisi Mekanisme Pembentukan BPUM

Ketua Sema UIN IB, Abrian Tanjung (sumber: dokumen pribadi)

Suarakampus.com- Ketua Senat Mahasiswa (Sema) UIN Imam Bonjol Padang, Abrian Tanjung menilai teknis pembentukan Badan Pemilihan Umum Mahasiswa (BPUM) tidak melibatkan Sema dalam pembentukannya. Sehingga tidak merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016.

“Kalau kemarin itu sah-sah saja karena mengingat kondisi saat itu Sema masih vakum, namun hari ini Sema sudah ada maka wewenang penyelenggaraan itu harus dikembalikan ke fitrahnya,” terangnya saat diwawancarai wartawan suarakampus.com, Selasa (25/05).

Ia mengatakan pembentukan BPUM untuk pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Imam Bonjol Padang melalui Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) merupakan wewenang Sema. Namun dirinya menilai Wakil Rektor (WR) III, Ikhwan mengintervensi pembentukan tersebut.

“Seharusnya WR III hanya mendukung, tidak mengintervensi terlalu dalam, selanjutnya kami akan melakukan mediasi atau pertemuan dengan WR III untuk menanggapi hal itu,” jelasnya.

Abrian mengiyakan penyelenggaraan Pemira memang mengalami kendala sebab aktivitas perkuliahan masih online. Sehingga jika dilakukan Pemira maka sulit untuk melakukan pemilihan di kampus.

“Jika kita melakukan Pemira maka siapa yang akan melakukan pemilihan sementara mahasiswa umumnya tidak berada di kampus,” terangnya.

Namun, ia menjelaskan mekanisme Pemira bisa diubah sesuai rujukan amanat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 pada bagian Wewenang Sema poin (b) menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.

“Sema bisa mengubah Undang-undang (UU) sehingga pemilihan mahasiswa itu bisa menjadi keterwakilan, serta memang selama ini UU Pemira tidak ada dan kami sedang membuatnya untuk tahun ini,” katanya.

Sambungnya, pihaknya telah mengunjungi WR III dan mengatakan sedang mengkonsep seperti apa sistem Pemira yang akan dilakukan.

“Besar kemungkinan Pemira akan terlaksana seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 itu,” ungkapnya. (ulf)

Wartawan: Fachri Hamzah

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Post

Catat, Lima Etika Memberi Nasihat

Next Post

Masjid Raya Marunggi Bakal Gelar Salat Gerhana

Related Posts
Total
0
Share